Optika.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau perwakilannya tidak hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN, Minggu (2/4/2023) kemarin. Sehingga membuat publik bertanya-tanya apakah perang dingin antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partainya Megawati Soekarnoputri terus berlanjut?
Baca juga: Megawati Respon MK: Ternyata Hakim Masih Punya Hati Nurani dan Keberanian!
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat banyak kemungkinan terjadi di balik absennya Megawati.
Pasalnya acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sejatinya menghadirkan pula para ketua umum partai di koalisi pemerintah. Tetapi lantaran ketidakhadiran Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, pertemuan itu terkesan pertemuan antara Jokowi dan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Mengingat yang hadir adalah para ketua umum di dua partai koalisi tersebut.
Menakar absennya PDIP, Dedi melihat ada sebab dua hal politis. Pertama, pertemuan itu membahas soal PDIP terkait penolakannya pada peserta Israel di Piala Dunia U-20. Event besar itu potensial menjadi harapan unggulan Jokowi untuk menguatkan simpati publik yang dalam gelaran internasional.
"Masih terasa sisa keberhasilan Formula E yang digelar Anies Baswedan melalui Pemprov DKI Jakarta, terlebih gelaran Superboat di Toba juga tidak begitu kuat gaungnya. Sehingga, PDIP menjadi pembahasan tentu karena faktor kadernya menolak cukup kuat," tutur Dedi, Senin (3/4/2023).
Sebab kedua, absennya PDIP dalam pertemuan ketum parpol dengan presiden itu menunjukkan perkembangan konflik internal antara Jokowi dan PDIP yang masih berlanjut. Jokowi dianggap ingin melepaskan pengaruh Megawati dan PDIP perihal arah dukungan politik ke depan.
"Meskipun beberapa waktu lalu sempat menemui Megawati dan Puan Maharani, bisa saja Jokowi masih enggan patuh pada PDIP utamanya terkait arah dukungan politik 2024. Ditambah dengan absen ya Nasdem maka menguatkan dugaan jika pertemuan itu memungkinkan membahas soal sikap PDIP dan imbas ke Pemilu 2024," kata Dedi.
Dedi menilai pernyataan Jokowi yang berujar tidak perlu saling menyalahkan dalam pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah tidak terlepas dari penolakan PDIP atas Timnas Israel.
Menurut Dedi sikap Jokowi bisa saja berbeda apabila penolakan itu datang dari NasDem, yang kini sudah membentuk Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.
"Karena tentu kelompok penolakan ada pada pihaknya, andai kelompok menolak di wilayah koalisi NasDem, sangat mungkin Jokowi memprovokasi publik untuk mengekspresikan kekecewaan secara mengemuka," tukasnya.
Piala Dunia U-20 Jadi Game Changer Peta Politik
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari. Dia mengatakan, analisanya soal gagalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia menjadi game changer atau pengubah peta politik pada Pemilu 2024, mulai terbukti.
Hal itu dikatakan Qodari merespons ketidakhadiran Megawati Soekarnoputri di acara silaturahmi Presiden Jokowi dan para ketum parpol yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).
Qodari menduga absennya PDI Perjuangan pada acara tersebut mengindikasikan keretakan hubungan antara Megawati maupun elite PDI Perjuangan yang dilandasi oleh perbedaan sikap mengenai Piala Dunia U-20.
Menurut saya inilah salah satu pertanda dari statement saya sebelumnya bahwa batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia dapat menjadi game changer atau variabel untuk mengubah konstelasi politik di Indonesia, ujar Qodari dalam keterangannya, Minggu (2/4/2023).
Dikatakan Qodari, meskipun PDIP memberikan alasan ketidakhadirannya, tetapi atmosfer memanasnya hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu sangat terasa. Sehingga Qodari menilai ada pergeseran konstelasi yang berpotensi memunculkan tiga poros pada Pilpres 2024 mendatang.
PDI perjuangan memang mengatakan bahwa mereka tidak hadir karena suratnya ditujukan kepada Ibu Mega dan mereka tidak dapat hadir, lalu ketidakhadiran itu tetap bisa diinterpretasikan bahwa ya ini potensi akan ada tiga blok ke depan, ucap Qodari.
Blok perubahan, blok PDI Perjuangan dan blok Kabinet Indonesia Bersatu, sambungnya.
Lanjut Qodari, munculnya poros Kabinet Indonesia Bersatu sebagai wujud komitmen dukungan dari para Ketum Parpol yang menjabat sebagai menteri dalam konteks kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang direstui oleh Presiden.
Semacam kebulatan tekad ya, dari pak Zulkifli Hasan dan itu bisa mengindikasikan bahwa sekali lagi bisa terjadi perubahan konstelasi pada hari ini terutama dalam konteks pencalonan calon presiden 2024, tukas Qodari.
Megawati Tak Ingin Ketemu Jokowi
Baca juga: Siang Ini, PDIP Akan Umumkan Bacakada Tahap Ketiga!
Pengamat politik Rocky Gerung juga menyoroti tidak hadirnya perwakilan PDIP dalam acara silaturahmi yang digelar oleh Presiden Jokowi.
Rocky menilai poin dari ketidakhadiran Megawati atau pun perwakilannya yaitu karena Megawati tidak ingin bertemu Jokowi.
Jadi poin utamanya ya itu Ibu Mega memang tidak ingin bertemu Jokowi. Karena itu dia pergi aja. Bahkan dia larang orang jangan ada yang datang, kata Rocky, seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube pribadinya, Senin (3/4/2023).
Lebih lanjut, Rocky menyebut ada perang baru yang memetakan dua kubu yaitu kubu Jokowi dan kubu Megawati Seokarnoputri.
Soal pihak mana yang akan menang, ia menyebut Jokowi bisa kalah dan Megawati yang bisa meraup kemenangan atas perang tersebut.
Kita tunggu nanti ya perang baru ini siapa yang ada di kubu Jokowi, siapa yang ada di kubu Megawati nanti. Kan semua orang juga mengintai jangan-jangan Jokowi yang kalah nanti, ujar Rocky.
Absennya Megawati dan PDIP
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengatakan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang tidak bisa hadir di acara itu.
"Enam (parpol), karena Bu Mega ada di Jepang atau lagi di luar negeri nggak tahu. Saya nggak tahu diwakilin apa nggak, tapi ini karena pertemuan setingkat ketum parpol. Diwakili atau nggak saya nggak tahu," ujar Yandri di DPP PAN, Senin (3/4/2023).
Sementara terkait tidak adanya petinggi NasDem, Yandri mengakui partai besutan Surya Paloh memang tak diundang. Meski demikian ia tak merinci alasan kenapa tak mengundang NasDem, padahal masih termasuk dalam koalisi pemerintah Jokowi.
"Alasannya, alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali ya," kata Yandri.
Baca juga: Anies Puji PDIP Konsisten: Penjaga Konstitusi Sama dengan Penjaga Negara!
Yandri kemudian menyinggung soal restu Presiden Jokowi.
"Ya, nggak tahu. Pertimbangannya itu kan ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketum parpol tentu atas restu Pak Presiden kan, itu yang diundang," ujar Yandri.
Zulhas Berharap 5 Ketum Parpol Dukung Capres Pilihan Jokowi
<>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pun berharap lima ketua umum partai mendukung pilihan Presiden Joko Widodo. Kelima ketum Parpol berasal dari ketum PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan PPP."Insya Allah semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran, insyaallah satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden," kata Zulhas.
Tetapi, Zulhas tak menjelaskan apa maksud dari 'satu pilihan di bawah komando Jokowi'. Namun, ia banyak bicara mengenai Pilpres 2024 di kesempatan itu.
Selain itu, Zulhas juga menyanjung peningkatan elektabilitas Prabowo dalam beberapa waktu belakangan. Zulhas menilai hal itu terjadi karena Prabowo sering mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja.
Diketahui, Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah mengadakan silaturahmi yang digelar di DPP Partai Amanat Nasional (PAN) pada Minggu (2/4/2023).
Sayangnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan tampak pula tidak ada petinggi partai tersebut yang mewakilinya.
Terkait hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan alasan Megawati tidak bisa hadir karena ada acara yang telah diagendakan terlebih dahulu.
Soal tidak adanya petinggi PDIP yang mewakili, Hasto mengatakan undangan tersebut ditujukan langsung untuk Megawati sehingga tidak bisa diwakilkan.
Editor : Pahlevi