Koalisi Pendukung Anies Berharap Jokowi Tetap Netral dalam Pilpres 2024

Reporter : Eka Ratna Sari

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersama sejumlah elite partai politik pengusungnya saat jumpa pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?

Optika.id - Koalisi partai politik yang mendukung Anies Baswedan mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap netral pada Pemilihan Presiden 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut berharap agar Pemilihan Presiden 2024 dapat berjalan secara adil dan jujur.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan dalam jumpa pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Jumat (5/5/2023) bahwa mereka berharap Presiden Jokowi, dengan sikap kenegarawanannya, dapat bersikap netral sehingga kandidat terbaik dapat bersaing secara damai.

Dia juga berharap bahwa semua penyelenggara pemilu, termasuk aparat keamanan, akan bersikap netral agar tidak ada intimidasi atau gangguan dalam menentukan pilihan secara merdeka oleh masyarakat.

Baca juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!

Sohibul Iman juga menanggapi pertemuan antara partai-partai seperti Demokrat dengan PKB dan Golkar, PKS dengan PPP, serta pertemuan antara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Sohibul, semua pertemuan tersebut tidak mengganggu soliditas KPP karena semua partai yang tergabung dalam KPP tetap kokoh dengan keyakinan dan prinsip yang sama.

Baca juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia

Dia menjelaskan bahwa sebelum pertemuan dilakukan, setiap partai telah memberikan informasi mengenai rencana pertemuan tersebut, dan setelah pertemuan dilakukan, semua informasi dibagi dan dibahas bersama.

Hal ini, menurut Sohibul, justru memperkuat KPP. Meskipun ada berbagai dinamika dalam politik dan pilihan koalisi dapat berbeda, namun internal KPP tidak melihat hal tersebut sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai bagian dari kedewasaan berpolitik dan membangun persahabatan antar partai. "Ini hal yang biasa saja," kata Sohibul.

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru