Optika.id - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengomentari bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering menjadi korban tuduhan dari pihak yang merasa bahwa kelompok atau kandidat mereka dijegal untuk maju dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
Menurutnya, Jokowi tidak pernah melarang siapapun untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2024. Pernyataan ini juga merupakan tanggapan terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang menganggap bahwa Jokowi telah mengumandangkan perang dengan rakyatnya sendiri karena mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka.
Viva menyatakan, "Seringkali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang menciptakan narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan atau pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu." Dia mengemukakan hal ini dalam keterangannya pada Selasa (9/5/2023).
Oleh karena itu, Viva berpendapat bahwa sikap Jokowi dalam Pilpres 2024 masih sesuai dengan koridor yang berlaku. Dia mengklaim bahwa Jokowi tidak melanggar aturan terkait hal tersebut.
Baca juga: Yusril Buktikan Sengketa Pilpres AMIN Hanya Asumsi, Bukan Bukti
Sebelumnya, Benny K. Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, menilai bahwa Jokowi tidak netral dalam Pilpres 2024 karena mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana. Benny menilai tindakan tersebut sebagai tanda bahwa Jokowi telah mengumandangkan perang dengan rakyatnya sendiri.
Jokowi bertemu dengan ketua umum partai politik pemerintah di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023) malam, yang dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono. Namun, Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Tok!, Prabowo-Gibran Capai Angka Tertinggi Sebanyak 96.214.691 Suara
Jokowi menjelaskan bahwa dia tidak mengundang NasDem karena telah memiliki koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat. Mereka tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
Editor : Pahlevi