Optika.id - Salah satu fokus pengeluaran pemerintah pada tahun 2024, yang akan termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), adalah untuk membangun infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan melaksanakan Pemilu Serentak 2024.
Baca juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang
Rencana ini, menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), diprediksi akan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Bhima menjelaskan bahwa defisit APBN akibat peningkatan rasio utang juga tidak akan tercapai, dengan angka sekitar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi, saya cukup pesimis bahwa defisit anggaran per tahun dapat ditekan dalam kisaran tersebut," kata Bhima, Sabtu (20/5/2023).
Baca juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Ia menjelaskan bahwa alasan pemerintah memfokuskan pembiayaan pada dua pos tersebut dalam RAPBN 2024 adalah karena pembangunan IKN dan Pemilu 2024 akan memberikan dampak pada perputaran uang yang diharapkan merata dan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.
"Karena dalam tahun politik, pemerintah biasanya mengacu pada pengalaman tahun 2014 dan 2019, ada kecenderungan kebijakan fiskal yang agak populis, yang berarti anggaran bantuan sosial akan ditingkatkan, anggaran infrastruktur akan dipercepat, tetapi hal itu dapat berdampak pada pelebaran defisit anggaran," jelasnya.
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Selain itu, jika melihat pertumbuhan utang yang cukup tinggi dari tahun 2019 hingga April 2023, terjadi penambahan utang pemerintah sebesar lebih dari Rp 3 ribu triliun atau tumbuh sebesar 68 persen. Akibat peningkatan utang tersebut, akan ada konsekuensi berat dalam pembayaran bunga utang pada tahun 2024.
Editor : Pahlevi