Optika.id - Pertemuan antara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto dimulai dengan pertukaran pandangan dan dilanjutkan dengan minum wedang di angkringan Omah Semar, Surakarta.
Baca juga: Setara Institute: Prabowo-Gibran Akan Bawa Indonesia ke Otoritarianisme 2.0
Kemudian sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai relawan Jokowi dan Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur datang dan menyatakan dukungan mereka.
Mereka menyatakan bahwa mereka lebih memilih Prabowo daripada Ganjar karena Prabowo dianggap sebagai satu-satunya calon presiden yang secara terang-terangan berkomitmen untuk melanjutkan program Presiden Jokowi.
Dukungan yang disertai dengan minum wedang membuat Prabowo senang. Namun, pendukung Ganjar menjadi marah karena mereka menganggap Gibran terlalu mendukung Prabowo.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, bahkan segera memanggil Gibran ke Jakarta. Sejak itu, dunia politik Indonesia menjadi hangat setelah pertemuan Prabowo dengan Gibran.
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) berpendapat bahwa pertama-tama, Gibran, sebagai Walikota Solo, telah menunjukkan sikap sebagai tuan rumah yang baik dengan menerima kunjungan dari siapa pun di kotanya. Selain Prabowo, Gibran telah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan," kata Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Selasa (23/5/2023).
Kemudian, kedua, menurut Sutrisno, Gibran adalah seorang individu yang merdeka. Oleh karena itu, tidak adil jika setiap tindakannya selalu dianggap mewakili sikap ayahnya, Presiden Jokowi.
Sutrisno menegaskan bahwa jika banyak tokoh yang mengunjungi Gibran untuk berbagai kepentingan, hal itu tidak boleh dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, segala konsekuensi dari tindakan Gibran sebagai Wali Kota Solo harus menjadi tanggung jawabnya sendiri, bukan ayahnya.
Baca juga: Masyarakat Sipil Demo di KPU, Minta Paslon 02 Didiskualifikasi
Selanjutnya, menurut Sutrisno, deklarasi dukungan relawan Jokowi dan Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada Prabowo adalah hal yang biasa. Relawan memiliki kebebasan untuk memilih sosok yang mereka anggap lebih baik. Kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Keempat, relawan Jokowi dan Gibran tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Mereka berhak untuk menentukan sikap mereka terkait calon presiden yang dianggap mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan mereka. Pendukung Ganjar seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan dan melemahkan relawan Jokowi dan Gibran yang telah mendukung Prabowo.
Kelima, serangan dan intimidasi terhadap Presiden Jokowi dan Walikota Gibran tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Pendukung Ganjar seharusnya melihat bagaimana Ganjar selalu diperlakukan "istimewa" oleh Jokowi dan Gibran.
Oleh karena itu, pertemuan antara Prabowo dan Gibran seharusnya diapresiasi. Tindakan Gibran menjadikannya tokoh yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua calon presiden.
Baca juga: Akademisi Unair: Khofifah Sosok Dibalik Suksesnya Prabowo-Gibran Dulang 65 Persen Suara di Jatim
"Gibran ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai dan penuh kegembiraan. Oleh karena itu, Gibran seharusnya didukung dan didorong untuk mengambil inisiatif sebagai fasilitator 'wedangan politik nasional'," tambahnya.
Sutrisno juga menyampaikan banyak hal lain terkait kebebasan berpikir dan berpolitik seseorang. Dia juga mengingatkan agar relawan Jokowi tetap fokus pada tugas mereka untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, serta mendukung Jokowi hingga 2024.
"Sangat wajar jika kelompok relawan Jokowi mendukung Ganjar. Namun, jika sebagian atau seluruhnya memilih calon presiden selain Ganjar, itu juga harus diterima dan dihargai. Pendukung Ganjar seharusnya melakukan pendekatan yang baik sehingga semakin banyak pihak yang mendukung Ganjar," kata Sutrisno.
"Kami berharap pertemuan antara Gibran dan DPP PDIP akan menghasilkan kesepakatan baru. Memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai. Sebagai pesta demokrasi, Pemilu 2024 harus memberikan kegembiraan, dan Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden kedelapan," tambah Sutrisno Pangaribuan.
Editor : Pahlevi