Optika.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung langkah konstruktif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait kepemimpinan moral.
Baca juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?
HNW meminta semua pihak, bukan hanya calon presiden 2024, untuk mengikuti seruan tersebut agar kepemimpinan moral dapat terwujud melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Saya sepenuhnya mendukung sikap dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan NU yang merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan telah ada sejak jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, tidak hanya calon presiden, tetapi semua pihak seharusnya mengikuti dan mematuhi seruan penting tersebut," kata HNW dalam keterangannya pada Minggu (28/5/2023).
HNW menyampaikan pendapat tersebut saat memberikan orasi pada pembukaan Musyawarah Daerah ke IX Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/5/2023) kemarin.
Gagasan tentang kepemimpinan moral muncul ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, bersama pengurus pusat Muhammadiyah mengunjungi kantor PBNU pada Kamis (25/5/2023) yang lalu. HNW berharap seruan ini dapat dijalankan oleh calon presiden dan wakil presiden, partai politik yang mencalonkan presiden, serta masyarakat Indonesia.
"Partai seharusnya hanya mencalonkan tokoh sebagai capres/caleg yang memiliki catatan moral yang baik, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bisa memberikan reward dengan memilih partai yang mengusung calon presiden dan calon legislatif yang memiliki rekam jejak moral yang baik. Rakyat juga bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih partai, caleg, dan capres yang tidak memperhatikan seruan moral dari pimpinan Muhammadiyah dan NU," jelas HNW.
Ia menegaskan bahwa seruan tentang kepemimpinan moral ini juga perlu diresapi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
"Agar sikap demokratis rakyat yang telah memilih kepemimpinan yang bermoral tetap terjaga, dan mereka tetap dapat mempercayai demokrasi dan hasilnya, penting bagi semua pihak terutama penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk menjunjung tinggi prinsip moral kejujuran," tambah HNW.
HNW juga menambahkan bahwa seruan tentang kepemimpinan moral ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlebih lagi, sebagian besar kepala daerah menjelang pemilu 2024 adalah pelaksana tugas yang tidak dipilih oleh rakyat, sehingga mereka perlu menunjukkan netralitas.
"Seruan ini juga harus disampaikan kepada Polri dan TNI. Netralitas para pemimpin juga merupakan bagian dari pelaksanaan kepemimpinan yang bermoral dengan landasan keadilan, sebagaimana yang ditekankan oleh NU dan Muhammadiyah," tegasnya.
Baca juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
Menurut HNW, seruan dari pimpinan Muhammadiyah dan NU ini sejalan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku hingga saat ini.
"Kepemimpinan moral dalam Pemilu juga dapat diwujudkan dengan menerapkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945," jelasnya.
"Oleh karena itu, sangat penting agar ide besar dari pimpinan Muhammadiyah dan NU yang sesuai dengan prinsip konstitusi, cita-cita reformasi, dan ajaran agama juga didengarkan dan diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait dengan pemilu tahun 2024. Bukan hanya oleh calon presiden dan wakil presiden, tetapi agar tercipta kepemimpinan nasional 2024 yang bermoral, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif," ujar HNW.
Editor : Pahlevi