Optika.id - Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan penjelasan mengenai pernyataannya yang sebelumnya menyebutkan bahwa lembaga survei dibiayai oleh World Bank.
Baca juga: Rocky Gerung: Jokowi Rakus Akan Kekuasaan
Sebelumnya, beredar video yang berisi pernyataan Rocky bahwa pada awalnya hanya ada satu lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dibiayai oleh World Bank. Salah satu video tersebut diunggah oleh akun Politisi Partai Demokrat Soeyoto (@soeyoto1).
Rocky menyatakan, Jumat (9/6/2023), "Tidak ada yang membayar di situ karena ini uang dunia, uang World Bank. Dari lembaga itu, kemudian tumbuhlah tokoh-tokoh yang ada sekarang."
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Rocky salah, karena LSI pada awalnya dibiayai oleh JICA (Japan International Cooperation Agency), bukan World Bank.
"Mas @arsul_sani, belum apa-apa Rocky Gerung sudah salah. Yang membiayai @LSI_Lembaga bukan World Bank, tapi JICA," kata Burhanuddin melalui akun Twitter @BurhanMuhtadi pada Rabu (7/6/2023).
Menanggapi hal tersebut, Rocky mengklarifikasi bahwa semua lembaga internasional berusaha mendukung perpolitikan Indonesia, terlepas dari lembaga tersebut berasal dari World Bank, JICA, dan sebagainya.
Baca juga: Rocky Gerung Ungkap Gugatan Pemilu Jadi Ujian Buat MK
"Kita tahu setelah reformasi, semua lembaga internasional berupaya mendukung sistem politik Indonesia agar menjadi tradisi yang didasarkan pada data dan opini publik, bukan pengendalian opini publik," kata Rocky, seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya oleh Optika.id pada Jumat (9/6/2023).
Mantan akademisi Universitas Indonesia ini kemudian menyampaikan dua poin klarifikasinya. Pertama, sumber pendanaan lembaga survei berasal dari dana publik internasional.
"Poin saya adalah bahwa semua lembaga tersebut dibiayai oleh dana publik dari luar negeri. Itulah yang perlu diketahui," ujarnya.
Baca juga: Rocky Gerung Siap Hadiri Panggilan Penyidik!
Selain itu, Rocky juga mengangkat masalah otentisitas hasil riset lembaga survei karena keterbatasan akses publik terhadap data tersebut.
"Poin saya adalah mengenai keotentikan hasil riset tersebut. Kemampuan kita untuk mengakses data tersebut terbatas karena kita tidak dapat melakukan penelitian serupa," katanya.
Editor : Pahlevi