Optika.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta kepada pemerintah untuk tetap menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat kurang mampu, Kamis (22/6/2023).
Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus Ratusan, Dinkes DKI: Masih Terkendali
Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa status pandemi Covid-19 telah dicabut dan berubah menjadi status endemi pada hari Rabu (21/6/2023).
Endemi berarti bahwa suatu keadaan dimana wabah masih cukup besar dan mencakup suatu wilayah. Namun, penyebaran penyakitnya masih tetap terkendali. Menurut Presiden Jokowi, keputusan ini diambil dengan melihat angka konfirmasi harian Covid-19 yang semakin rendah. Selain itu, hasil survei serologi juga menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia telah memiliki antibiodi Covid-19.
Perubahan status dari pandemi Covid-19 menjadi endemi yang sudah ditetapkan pemerintah menjadikan banyak beredar wacana bahwa vaksinasi tidak ditanggung oleh pemerintah. Untuk menganisipasi wacana tersebut, IDI kemudian mengambil jalan tengah untuk meminta bantuan pemerintah.
Baca juga: COVID-19 Melonjak Lagi, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Lengkapi Vaksin Booster
"Karena beredar wacana kalau sudah tidak pandemi, vaksin tidak tanggung oleh pemerintah. Kami dari PB IDI ingin mengantisipasi wacana tersebut dengan mengimbau suatu jalan tengah. Bagi masyarakat kalangan risiko tinggi yang tidak mampu membeli vaksin, kalau bisa vaksin ini tetap disediakan secara gratis," terang Dr Erlina Burhan selaku Ketua Satgas Covid Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dalam konferensi pers daring.
Masyarakat berisiko tinggi terhadap Covid-19 merupakan mereka yang tergolong ke dalam warga lansia, penderita penyakit komorbid, atau orang dengan tingkat imunitas yang rendah. Dr Erlina menyatakan bahwa jika vaksin Covid-19 dijadikan berbayar oleh pemerintah, maka ia menyarankan agar harga dapat ditekan agar tidak terlalu mahal.
Baca juga: Epidemiologi Imbau Peningkatan Covid-19 Jelang Libur Nataru
"Kalau dari PB IDI kalau bisa ditekan semurah mungkin, kalau perlu di bawah Rp100.000 supaya akses bisa lebih luas lagi. Dan khusus untuk orang-orang tidak mampu tapi berisiko sakit, malah kita meminta pemerintah menyediakannya secara gratis," tambah Dr Erlina.
Dr Erlina mengingatkan status endemi bukan berarti bahwa Covid-19 sudah hilang, tetapi penyakit itu tetap ada dan masih bersifat menular. Oleh karena itu, jangan terlalu mengabaikan risiko penularan di tengah euforia pergantian pandemi menjadi endemi.
Editor : Pahlevi