Optika.id - DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar (Golongan Karya) yang dijadwalkan akan menentukan sikap dan arah politik pada bulan Agustus 2023 mendatang diyakini akan mengubah peta koalisi Pemilu 2024.
Baca juga: Ridwan Kamil Effect, Golkar Geser Gerindra di Hitung Cepat Pemilu 2024
Pasalnya, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang besar dan bersejarah di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.
Iya kelihatannya akan mengubah peta ya. Golkar akan menjadi bandul kekuatan bagi koalisi yang akan dilabuhi, kata Ujang pada Optika.id, Jumat (30/6/2023).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, koalisi yang akan dipilih oleh Partai Golkar akan ketiban untung nantinya. Sebab wau bagaimana pun partai yang dinakhodai Airlangga Hartarto itu menjadi pemenang kedua terbesar di pasa pemilu sebelumnya.
Jadi ya bagaimanapun ya Agustus nanti itu menjadi sejarah sendiri bagi perkoalisian di 2024 nanti, demikian Ujang.
Tunjukkan Posisi
Sementara itu, analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto mengatakan, dengan arah koalisi sekarang justru akan membuat Golkar punya peluang untuk menunjukkan posisi.
Bukan untuk membentuk poros atau koalisi sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka punya pendirian dan pendirian mereka tidak murah.
Artinya, Golkar sedang berusaha membangun bargaining posisi. Sehingga siapa pun yang mendekat, baik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), ataupun Gerindra dan PDIP itu akan menawarkan nilai tinggi ke Golkar.
Ujung-ujungnya adalah bargining yang lebih menguntungkan dibanding partai sebelumnya yang sudah lebih dahulu mengumumkan.
Karena posisi Golkar ini sangat dibutuhkan, walaupun sebenarnya PDIP tidak membutuhkan koalisi lagi karena sudah ada PPP misalnya, tetapi dengan posisi Golkar itu akan jauh mengamankan pertarungan politik.
Begitupun dengan Gerindra yang begitu sangat membutuhkan Golkar atau pun koalisi perubahan. Juga sangat membutuhkan Golkar.
Pada ujungnya siapa pun diantara ketiga koalisi akan menerikan penawaran tinggi terhadap Golkar. "Jadi bagi saya ini salah satu bentuk strategi Golkar Menaikkan bargaining posisinya," jelas Ali dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).
Lebih Pragmatis
Selain itu, analis politik Unismuh (Universitas Muhammadiyah) Makassar, Luhur Prianto menilai, sikap Golkar di Rakernas seperti antitesa keputusan Munas dan Rapimnas sebelumnya. Di Rakernas ini, Golkar lebih pragmatis menatap persaingan Pilpres 2024.
Baca juga: Gus Haris Jadi Calon Bupati, Misbakhun Yakin Golkar Berjaya!
Arahnnya termasuk meninjau ulang posisi di KIB. Di forum Rakernas ini juga, Golkar tidak lagi menentukan sikap yang tegas pada salah satu capres, tetapi memilih memberi mandat pada Ketum Airlangga Hartarto (AH) menentukan capres, cawapres, dan koalisi.
Padahal AH sudah ditetapkan sebagai capres Partai Golkar melalui forum Munas dan Rapimnas sebelumnya. Golkar seperti menerjemahkan sikap dukungan politik istana yang mendua, yaitu antara Ganjar atau Prabowo. "Golkar pun akan berselancar mengeksplorasi potensi kedua capres ini," katanya, Jumat (30/6/2023).
Sementara arah perubahan dukungan ke Koalisi Perubahan yang mengusung Anies, juga tetap terbuka. Terutama jika bargaining Golkar di koalisi Ganjar atau Prabowo tidak cukup menguntungkan Partai Golkar.
"Karena secara psikologis dan historis, Nasdem dan Golkar bisa lebih mudah membangun komunikasi dan negosiasi ke tahap selanjutnya," terang Luhur.
Kepercayaan Penuh pada AH
Sebelumnya, Golkar mencoba menguatkan daya tawarnya dengan memberikan kuasa kepada Airlangga Hartarto menentukan sikap di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan tersebut pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan dirinya diberikan kepercayaan penuh untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan koalisi yang akan Golkar pilih untuk Pilpres 2024.
"Yang pertama, untuk pilpres, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar," ujar Airlangga dalam jumpa pers, Minggu, (4/6/2023).
Baca juga: Bamsoet: Saksi TPS Berperan Penting Jaga Pemilu Jurdil
Paling Telat Agustus
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengungkapkan Partai Golkar menargetkan bakal menentukan sikap politik dan poros koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024 dalam waktu dua bulan mendatang.
"Kalau kata ketua umum kami sih 2 bulan inilah kita akan tentukan kita mau berkoalisi dengan siapa begitu, dan kita maunya lebih dari dua begitu supaya pilihannya tambah banyak, dan seandainya harus dua putaran juga tidak masalah toh itu sudah diakomodir juga dalam undang-undang," kata Nurul, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (28/6/2023).
Lebih lanjut, dia menyampaikan, jika Partai Golkar tidak ingin tergesa-gesa menentukan arah politiknya. Dia menyebut paling lambat keputusan itu akan diambil bulan Agustus mendatang.
Tapi yang jelas memang sampai saat ini Golkar belum menentukan sikap. Jadi masih enggak mau buru-buru lah, tenang-tenang, paling telat bulan Agustus lah," imbuh dia.
Sebagai informasi, Partai Golkar saat ini tergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PAN dan PPP. Namun, PPP sudah resmi bekerja sama dengan PDIP.
Sementara, Partai Golkar dan PAN juga tengah berkomunikasi intens dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun oleh Partai Gerindra dan PKB.
Akan tetapi, hingga saat ini PAN dan Golkar belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, koalisi Perubahan atau koalisi PDIP.
Editor : Pahlevi