Optika.id - Calon presiden (Capres) yang merupakan pejabat negara memiliki potensi untuk terlibat konflik kepentingan. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka dapat menjadi tidak netral. Apakah mereka melakukan tugas negara atau demi pencalonan presiden?
Baca juga: PDIP Tolak Sirekap dan Penundaan Rekapitulasi Pemilu 2024, Minta Audit Forensik KPU
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menekankan hal ini dalam diskusi virtual yang dilansir dari RMOL pada hari Minggu (2/7/2023)
"Jangan lupa bahwa mereka (pejabat negara) dibiayai oleh rakyat melalui pajak. Jadi Ganjar dibiayai sebagai Gubernur Jawa Tengah, bukan sebagai calon presiden, begitu juga dengan Prabowo yang dibiayai sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai calon presiden," kata Refly.
RH, demikian ia biasa disapa, mengingatkan pejabat negara untuk fokus dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sibuk terlibat dalam politik seperti yang dilakukan oleh Ganjar beberapa waktu lalu di Jakarta.
Baca juga: Gerindra Sebut Koalisi dengan Kubu 01 dan 03 Berpotensi dapat Terjadi
Strategi citra Ganjar ini terlihat ketika ia menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Ganjar mengeluhkan masalah pedagang di Pasar Warakas, Jakarta Utara kepada Heru. Namun, Ganjar bukanlah atasan Heru dan bukan juga penduduk DKI Jakarta.
Baca juga: Rocky Gerung Desak Anies-Ganjar Tolak Hasil Pemilu 2024, Jangan Tunggu Hasil Akhir!
"Status Ganjar apa? Jika statusnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka seharusnya tidak boleh. Sebagai sesama bis kota, mereka seharusnya tidak saling mendahului," kritik RH.
Editor : Pahlevi