Optika.id - Partai politik di Indonesia mulai menunjukkan karakteristik yang mirip dengan Commanditaire Vennootschap (CV), sebuah perusahaan, karena pengelolaannya sepenuhnya bergantung pada ketua umum. Hal ini diungkapkan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam sebuah diskusi virtual berjudul "Oligarki dalam Parpol dan Bahayanya bagi Demokrasi" pada Jumat malam (7/7/2023).
Baca juga: Anies-Prabowo Debat Panas Soal Parpol: Ganjar Menjadi Tidak Enak Hati
"Sudah umum diketahui bahwa kebanyakan partai politik di Indonesia dikelola seperti CV, yang bergantung pada ketua umum," kata RR, panggilan akrabnya.
Menurutnya, karakteristik partai politik yang mirip CV ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Para aktivis dan tokoh politik terjebak dalam euforia jatuhnya rezim Orde Baru.
"Jika kita flashback, terlihat bahwa para pejuang atau aktivis reformasi tahun 1998 terlalu terbuai. Mereka hanya senang dengan kejatuhan Soeharto, tetapi tidak memperhatikan peran lembaga lain, termasuk peran partai politik," kata Menko Perekonomian era Gus Dur tersebut.
Baca juga: Partai Politik Harus Berpikir Serius Manfaatkan Suara dari Swing Voters
RR menambahkan bahwa para tokoh politik dan aktivis berharap agar partai politik beradaptasi seiring dengan berjalannya reformasi. Namun, kenyataannya, partai politik justru semakin menunjukkan sifat yang tidak demokratis, mirip dengan rezim Orde Baru.
"Mereka mengatur segalanya, termasuk sejumlah kontribusi yang masuk ke kantong ketua umum partai politik," tambahnya.
Baca juga: Benarkah Koalisi Bisa Pengaruhi Suara?
Selain RR, diskusi virtual ini juga dihadiri oleh dosen Universitas Paramadina, Septa Dinata, dan Sekjen SEMA Universitas Paramadina, Afiq Naufal.
Editor : Pahlevi