Optika.id - Effendi Simbolon, Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) dan kader PDIP, telah dipanggil oleh DPP PDIP terkait undangan dan penilaiannya terhadap Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin yang tepat dalam acara Rakernas PSBI pada Jumat (7/7/2023) lalu.
Baca juga: Ini Kata PDIP Soal Pelegalan Politik Uang di Pemilu
Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, menjelaskan bahwa dalam panggilan tersebut mereka menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Effendi, yaitu bahwa setiap kader, kebebasannya dalam berbicara diatur oleh partai.
"Permasalahannya adalah saat Effendi menyatakan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tepat yang dibutuhkan saat ini, itulah yang menjadi masalah. Jika itu urusannya (mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan), partai tidak memiliki kewenangan," kata Komarudin kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta pada Senin (10/7/2023).
"Dan itulah yang akhirnya kami memberikan peringatan kepada Effendi bahwa kebebasan setiap orang, setiap orang yang menjadi anggota partai, kebebasannya diatur oleh partai, jadi tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya orang bebas, tidak bisa," tambahnya.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, menyebut bahwa Effendi memang mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memberikan pencerahan tentang aspek-aspek bela negara.
Baca juga: PDIP Tugaskan Ganjar untuk Pemenangan Pilkada Serentak
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengadaan pembelian 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar senilai USD 792 juta atau sekitar Rp 12 triliun (kurs Rp 14.800 per USD).
"Klarifikasi telah dilakukan, seperti yang terlihat dalam pembahasan kebijakan pertahanan, Effendi Simbolon juga bersifat objektif, dan dia juga menegaskan bahwa kebijakan pengadaan Mirage, pesawat bekas tersebut, tidak tepat bahkan berpotensi melanggar Undang-Undang," ucap Hasto.
Baca juga: Sampai Kini, PDIP Masih Belum Tentukan Posisi Pemerintahan
"Namun, dengan penjelasan tersebut ternyata pandangan yang diterima oleh DPP partai, dewan kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan, sangatlah objektif, karena kebijakan pertahanan ini menyangkut nasib suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil tanpa tepat, itu juga membahayakan masa depan bangsa," tambahnya.
Sebelumnya, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan awak media tidak diperbolehkan masuk.
Editor : Pahlevi