Optika.Id - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai reshuffle kabinet Indonesia Maju teranyar merupakan peragaan politik terburuk selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi: Untuk Transisi Pemerintahan Pak Prabowo!
"Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya," ujar Hendardi dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).
Hendardi menilai orang nomor satu di Indonesia itu tak menunjuk menteri Komunikasi dan Informasi yang lebih baik dari Johnny G Plate dan tak punya kapasitas di bidangnya.
"Bukannya mencari sosok menteri kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo," tuturnya.
Hendardi menilai reshuffle Jokowi kali ini merupakan rombakan kabinet terburuk sepanjang masa pemerintahannya.
Menurut Hendardi, orang-orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi jabatan di pemerintahan saat reshuffle kabinet itu adalah perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi saja.
Baca juga: Teater Airlangga Hartarto: Pagi Didepak, Malam Diajak Makan dan Guyonan
"Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi atau kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat," kata dia.
Ia menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi bukan untuk memanfaatkan sisa waktu dan menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan konsolidasi kapital dan infrastruktur politik semata.
"Untuk Pemilu, sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga. Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik," ucapnya.
Baca juga: Pratikno Bantah Kabar Jokowi Reshuffle Kabinet: Nggak Ada
Padahal, menurut Hendardi, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi bisa melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilihan umum. Ia menilai Jokowi sedang mempersiapkan hal di luar keluarga dan partai politik.
"(Jokowi) tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung setelah habis masa jabatannya," ujar Hendardi.
Editor : Pahlevi