Optika.id - Belakangan ini, Partai Golkar mengalami gonjang-ganjing yang hebat, salah satunya dipicu oleh pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan siap menjadi ketua umum partai tersebut. Pernyataan ini dinilai memiliki campur tangan penguasa yang kuat.
Baca juga: Ridwan Kamil Effect, Golkar Geser Gerindra di Hitung Cepat Pemilu 2024
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung, menduga bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut terlibat dalam usaha pengambilalihan partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto tersebut. Motivasi Jokowi dalam hal ini adalah untuk mencari jalan keluar (cari aman) setelah masa jabatannya sebagai Presiden RI berakhir pada tahun 2024.
Rocky menyatakan pendapatnya dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @jakartamoves pada Selasa (25/7/2023). Ia menyamakan upaya pengambilalihan Partai Golkar dengan kasus pengambilan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Moeldoko, meskipun ada perbedaan bahwa Luhut merupakan kader Golkar sedangkan Moeldoko bukan kader Demokrat.
Rocky menjelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan menyematkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai orang dalam Partai Golkar untuk menghindari tuduhan merampok seperti yang dialamatkan pada kasus Moeldoko. Dengan demikian, Luhut menjadi semacam Trojan Horse atau Kuda Troya di dalam partai, dengan Jokowi yang berada di baliknya.
Baca juga: Gus Haris Jadi Calon Bupati, Misbakhun Yakin Golkar Berjaya!
Menurut Rocky, alasan Jokowi mengambil alih Partai Golkar adalah untuk memastikan bahwa para calon legislatif dari partai tersebut berada di bawah kendalinya, yang merupakan praktik politik yang kotor, mirip dengan situasi saat Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Berdasarkan pandangan Rocky, ketika Partai Demokrat mencoba diambil alih oleh Moeldoko, Jokowi cenderung diam. Begitu juga saat ini, Jokowi berusaha mengambil alih Partai Golkar melalui Luhut.
Baca juga: Bamsoet: Saksi TPS Berperan Penting Jaga Pemilu Jurdil
"Masuk akal mengapa Moeldoko sangat tegas dalam mengambil alih Demokrat karena ada keinginan dari Jokowi di belakangnya. Begitu pula dengan Luhut yang mengatakan 'tidak apa-apa saya mengambil alih, tapi saya tidak ingin berkonflik dengan Airlangga'. Artinya, yang akan mengambil alih adalah Jokowi," pungkasnya.
Editor : Pahlevi