Optika.id - Langkah Polri dalam menanggapi laporan dari relawan pendukung Presiden Joko Widodo dianggap telah tepat. Laporan tersebut ditujukan kepada pengamat politik Rocky Gerung atas dugaan penghinaan terhadap presiden.
Baca juga: HUT Polri ke-78, Ini 6 Tuntutan YLBHI!
Menurut UU 2/2002, memang seharusnya Polri berada di bawah Presiden. Namun, dalam menangani kasus ini, Polri menyadari bahwa mereka bukanlah alat dari relawan pendukung Presiden untuk menahan orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Lihat saja sikap Mabes Polri yang tidak menggubris tekanan sekelompok orang yang ngaku pendukung Widodo untuk memenjarakan Rocky Gerung. Polri memang di bawah Presiden, tapi bukan instrumen relawan Presiden, ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Adhie M Massardi, Rabu (2/8/2023).
Adhie menganggap kemajuan Polri dalam menegakkan keadilan ini sebagai hasil dari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan introspeksi institusi setelah beberapa petinggi Polri terlibat dalam tindak pidana.
Dia juga menambahkan bahwa dorongan Polri untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang berbeda pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintahan Widodo juga dipengaruhi oleh tahun politik menjelang pergantian kekuasaan yang tinggal sebentar lagi.
Mantan jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengatakan, yang memisahkan Polri dari TNI, meyakini bahwa Jenderal Listyo Sigit tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu dengan menahan tokoh-tokoh kritis seperti yang pernah terjadi.
Baca juga: Polri Buka Rekruitmen Besar - Besaran, Cek Kualifikasinya!
Terakhir, Adhie menekankan pentingnya menegakkan keadilan tidak hanya dengan menghukum orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga dengan membebaskan orang yang tidak bersalah. Langkah ini dianggap lebih mulia di hadapan Tuhan.
Kita harus berdoa dan mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang tegar, sehingga sukses membawa institusinya di jalan keadilan, demikian Adhie Massardi.
Editor : Pahlevi