Optika.id - Usulan penundaan Pilkada Serentak 2024 yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, tidak boleh diabaikan begitu saja.
Baca juga: Jika Kotak Kosong Menang, Ada 3 Skenario yang Diambil
Tidak hanya menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat, pernyataan ini juga harus dianggap serius mengingat berasal dari seorang kepala lembaga pengawas pemilu.
Pak Bagja kemarin sempat membuat sedikit gaduh ketika berbicara potensi menunda pemilu (pilkada serentak). Nah ini semuanya harus ada penjelasan ke publik, kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Alhamid dalam webinar bertajuk Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Sabtu (12/8/2023).
Bawaslu RI, khususnya Rahmat Bagja harus berani jujur menjelaskan dasar pemikiran penundaan Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, para penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, DKPP, dan Bawaslu itu sendiri sudah menyepakati jadwal dan tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: Paslon Pilkada Jatim Risma-Gus Hans Kunjungi Makam Sunan Ampel Surabaya
Bukankah penyusunan peraturan KPU tentang program jadwal tahapan itu sudah disusun bersama Bawaslu, KPU, DKPP dan stakeholders? Kenapa lagi Pak Bagja ngomong mengusulkan penundaan Pilkada?" tegasnya.
Akibat usulan penundaan Pilkada Serentak 2024, Rahmat Bagja kini menghadapi laporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil.
Baca juga: Dinamika Pilkada Trenggalek, Pertahana Ipin-Syah Fix Lawan Kotak Kosong
Dalam laporan yang diajukan pada Senin (7/8/2023), Rahmat Bagja dituduh melanggar empat pasal dalam Peraturan DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal ini mencakup Pasal 8 Huruf c, Pasal 11, Pasal 17, dan Pasal 19 Huruf J dari peraturan tersebut.
Editor : Pahlevi