Optika.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Mantan Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, dijadwalkan akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Namun, ada kontroversi terkait waktu pemanggilan ini, yang hampir bersamaan dengan deklarasi Cak Imin sebagai bakal calon presiden.
Baca juga: KPK Tanggapi Laporan Dosen UNJ ke Kaesang Soal Private Jet!
Ali Fikri, Juru Bicara KPK, memastikan bahwa pengusutan kasus ini tidak memiliki hubungan dengan urusan politik. Dalam konfirmasinya kepada Tempo pada tanggal 3 September 2023, Ali Fikri menyatakan, "Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK." Dia menegaskan bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang fokus pada penindakan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Nama Bobby-Kahiyang Muncul dalam Sidang Dugaan Korupsi Eks Gubernur Malut
Ali Fikri juga menekankan pentingnya masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pengusutan KPK yang bisa berdampak pada politik. "Kami berharap para pihak tersebut tidak lagi menyebar narasi informasi yang tidak utuh," tambahnya.
Baca juga: Diperiksa KPK, Walikota Semarang: Mohon Doanya
Kasus ini melibatkan Cak Imin, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014. Selain kasus proteksi TKI, namanya juga terkait dengan dugaan penerimaan suap terkait pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, bersama seorang pengusaha bernama Dharmawati yang diduga memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian.
Editor : Pahlevi