Optika.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa semua calon presiden (Capres) yang namanya telah muncul di publik. Usulan ini disampaikan oleh politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan disetujui oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, dalam program "Dua Sisi" di TvOne pada Kamis malam (7/9/2023).
Baca juga: Capres 02 Janji Siapkan Dana Abadi Budaya Tuk Lestarikan Kebudayaan Indonesia
Sahroni mengusulkan agar semua yang terkait dengan Capres-Cawapres dipanggil oleh KPK untuk memastikan kesetaraan dalam penegakan hukum.
"Capres dan Cawapres yang sudah muncul, tetapi belum resmi, harus dipanggil semuanya, agar semuanya diperlakukan dengan adil. Semua deklarasi harus terjadi di dalam ruangan KPK, sehingga semuanya berjalan dengan adil. Ini untuk menghindari anggapan bahwa 'hanya PKB yang dikriminalisasi.' Ini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Sahroni.
Jazilul, dari PKB, mendukung usulan tersebut dan mengatakan bahwa semua Capres dan Cawapres yang namanya sudah muncul harus dipanggil dan diperiksa.
"Seperti yang disampaikan Pak Sahroni, kita harus mengusut semua Capres dan Cawapres," kata Jazilul.
Baca juga: Mahfud Lepas Jabatan, TKN Ingin Prabowo Tetap Jadi Menhan
Ketika ditanya apakah Capres dan Cawapres lain juga memiliki indikasi masalah hukum, Jazilul menyatakan bahwa kemungkinan ada indikasi permasalahan hukum, seperti yang terkait dengan program food estate yang dikomandoi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Ada masalah, bisa Anda lihat di Google. Bahkan ada masalah terkait food estate. Jadi, maksud saya adalah kita harus mengklarifikasi semuanya. Jika ingin memeriksa, maka semuanya harus diperiksa dan diusut. Jika ingin menutupnya, maka tutuplah dulu atau beri moratorium, seperti yang dilakukan oleh kejaksaan," jelas Jazilul.
Tujuan dari usulan ini adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kegaduhan, prasangka buruk, serta saling tuduh dan fitnah di antara para calon presiden.
Baca juga: Usai Debat Cawapres, Gibran Dapat Sentimen Negatif Terbanyak, Cak Imin Sebaliknya
"Untuk menghindari itu, para calon yang namanya sudah muncul harus dipanggil, diklarifikasi, dan ini tidak akan menimbulkan masalah, seperti yang diusulkan oleh Pak Sahroni. Ketika suatu calon diluncurkan atau dideklarasikan, hal itu bisa menggetarkan dan merusak semua peta yang ada, dan semuanya bisa dipertanyakan," tambah Jazilul.
Acara tersebut juga melibatkan dua narasumber lainnya, yakni pengamat politik Syahganda Nainggolan dan mantan pimpinan KPK, Saut Situmorang, sementara pimpinan KPK, Nurul Ghufron, berhalangan hadir.
Editor : Pahlevi