Optika.id - Masyarakat diimbau untuk aktif mengawasi proses penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, terutama dalam tahun politik seperti saat ini. Kekhawatiran muncul karena penunjukan Pj kepala daerah rawan terpengaruh oleh partai politik dan kandidat calon presiden yang akan bersaing dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Ini Daftar 101 Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Habis di Tahun Ini
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah ini. Meskipun masyarakat memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan, ia menyarankan agar masyarakat turut memantau proses penunjukan Pj kepala daerah. Keputusan akhir tetap ditentukan oleh presiden.
Lucius Karus menjelaskan, "Nggak banyak sih yang bisa dilakukan masyarakat terkait pengangkatan Pj gubernur dan bupati/walikota, selain memonitor." (Jumat (15/9/2023).
Baca juga: Menjelang Pemilu, Pj Kepala Daerah Diingatkan Bersikap Netral
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun DPRD terlibat dalam menyampaikan usulan, seringkali terasa hanya sebagai upaya publisitas. Akhirnya, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
Menurut Lucius, sistem rekrutmen Pj yang memberikan wewenang penuh kepada presiden dapat menghambat partisipasi publik. Usulan atau masukan dari masyarakat seringkali diabaikan dalam banyak kasus. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kontrol berkelanjutan dari masyarakat dan perlunya evaluasi terhadap kinerja Pj dalam menjalankan tugasnya.
Editor : Pahlevi