Optika.id - Para pasangan kandidat tak tanggung-tanggung dan makin berani mengumbar janji politiknya yang tak masuk akal menjelang masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. Misalnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berjanji akan menggratiskan biaya kuliah bagi para mahasiswa perguruan tinggi negeri apabila mereka menang Pilpres.
Sementara itu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN, Cak Imin bersama dengan para politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelma menjadi pendengung janji-janji fantastis nan bombastis. Misalnya, September lalu Cak Imin mengumbar janji bakal mendongkrak besaran dana desa hingga Rp5 miliar per desa apabila pasangan AMIN menang Pilpres 2024 nanti.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Sebelumnya, Cak Imin juga berjanji akan menggratiskan bahan bakar minyak bagi pengguna sepeda motor kemudian dia menyebut akan ada subsidi khusus bagi pemotor.
Lain halnya dengan Ganjar Pranowo, sebelum resmi ditetapkan sebagai capres dari PDIP, dirinya berangan-angan apabila menjadi presiden nanti akan mengerek gaji guru hingga Rp30 juta per bulan. Hal tersebut dia katakana realistis apabila terlebih dahulu menggandakan APBN.
Strategi Bidik Swing Voters?
Menanggapi janji-janji populis para kandidat, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyebut bahwa janji populis mereka sudah tak inovatif. Pasalnya, janji-janji itu sudah dan sedang terus diupayakan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Bahkan, Esther mengatakan janji populis tadi sudah usang dan tak relevan.
"Kuliah gratis direalisasikan sekarang lewat beasiswa Bidik Misi dan gaji guru dinaikkan secara berkala. Jadi, kalau dijanjikan oleh capres, itu sudah bukan hal baru," ujar Esther saat dihubungi, Rabu (22/11/2023).
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Kendati demikian, dirinya membenarkan bahwa perlu ada keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan. misalnya, biaya sekolah atau kuliah gratis bisa diberlakukan untuk mendongkrak jumlah lulusan perguruan tinggi, terutama jenjang sarjana.
"Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), masyarakat Indonesia yang berpendidikan tinggi sebesar 12ri total penduduk yang ada. Human resource development (pengembangan SDM) memang harus dilakukan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Senada, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat sepakat tak ada hal yang baru dalam janji-janji politik yang diumbar oleh para kandidat. Dia menyoroti perihal program kuliah gratis bagi pelajar miskin yang menjadi salah satu program Anies Baswedan ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
"Kenaikan guru ini juga sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah dilakukan di DKI Jakarta. Jadi semua kembali lagi ke anggaran, apakah nanti anggarannya cukup untuk tingkat nasional?" ujar Cecep.
Meskipun begitu, Cecep tak menampik bahwa sebenarnya para kandidat ketar-ketir lantaran sadar ada banyak janji politik yang bakal sulit direalisasikan. Mereka tetap harus mengumbar janji populis demi kepentingan elektoral. Adapun sasaran mereka yakni swing voters yang populasinya tergolong masih besar.
"Rata-rata 70% masyarakat sudah memiliki pilhannya sendiri. Dari hasil survei, sisa 30% yang belum menentukan pilihan. Janji-janji seperti ini mungkin memang bisa dipakai untuk mendapatkan suara masyarakat yang belum menentukan pilihan," jelas dia.
Editor : Pahlevi