Optika.id - Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyatakan bahwa bantuan sosial bukan merupakan solusi utama untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Menurut Anies, menyelesaikan masalah kemiskinan bisa dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Lebih spesifiknya, melalui mekanisme pasar.
Demikian dikatakan Anis saat menjadi narasumber 'Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden' yang diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023). Dalam kesempatan itu, Anies menegaskan pandangannya terhadap isu kemiskinan.
Baca juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
"Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke pedesaan, yang miskin itu bukan jobless, yang miskin itu punya job, jobnya apa? Petani, jobnya buruh tani, tapi revenuenya nggak cukup, tata niaganya tidak sehat," tuturnya.
"Mereka bekerja bisa dibilang full time selama musim tanam, selama musim panen, lalu apa yang kita kerjakan? Kita tidak fix-in ke tata niaga, yang kita lakukan kita beri bansos," sambung Anies.
Ia menyoroti bahwa orang-orang tersebut bekerja penuh waktu selama musim tanam dan panen, namun kurangnya keterhubungan dengan tata niaga yang baik menyebabkan mereka bergantung pada bantuan sosial.
Adanya Bansos juga kerap tidak tepat sasaran dalam realisasinya, Seperti data yang dilansir pada laman Ombudsman RI meyebutkan bahwa sejak tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat telah mencatat 28 pengaduan terkait dana bansos yang salah sasaran.
Baca juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tidak tepatnya penyaluran bansos temasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur, yakni penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan. Selain itu, terdapat juga potensi permasalahan maladministrasi lainnya yaitu terlambatnya masyarakat mendapatkan bansos.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga 6,9 triliun rupiah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST).
Menurut Anies, jika pemerintah fokus untuk memperbaiki tata niaga, seperti tata niaga karet atau kakao, sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang layak, maka bantuan sosial tidak akan lagi diperlukan.
Baca juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Namun, ia menyadari bahwa pendekatan untuk memperbaiki tata niaga tidak selalu populer secara politik dibandingkan dengan pemberian bantuan sosial.
Kendati demikian, Anies memahami pemberian bansos memang dipilih karena cenderung lebih populer secara politik.
"Karena kalau pemberian bansos konkret, saya bertransaksi ke rakyat. Saya berikan A, anda milih saya. Gitu kan kira-kira?. Tapi kalau pakai policy ini (perbaikan pasar) enggak kelihatan transaksi pemimpin dengan rakyat," pungkas Anies.
Editor : Pahlevi