Optika.id - BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mengecam keras praktik politik dinasti yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa hal tersebut menghancurkan demokrasi di Indonesia.
Dilansir dari Jawapos, Menurut Ketua BEM UIN Palembang, Yoga Prasetyo, dalam pernyataannya pada Selasa (19/12), sangat disayangkan bahwa Presiden Jokowi, yang awalnya dianggap mampu berhubungan dekat dengan rakyat, sekarang justru sedang mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara yang merusak proses hukum dan demokrasi.
Baca juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
"Tentunya sangat disayangkan oleh kawan kawan BEM UIN adalah Indonesia yang disebut negara demokrasi dan negara hukum ini malah diciderai oleh kepala negaranya sendiri yaitu presiden Jokowi," kata Ketua BEM UIN Palembang Yoga Prasetyo.
Mereka menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menemukan pelanggaran kode etik berat. BEM UIN menggelar aksi mimbar bebas sebagai protes di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan menentang putusan MK Nomor 90 tersebut.
Yoga Prasetyo menekankan penolakan dan kecaman terhadap putusan MK Nomor 90 serta menuntut revisi karena dianggap cacat administratif dan tidak sesuai dengan aturan, terutama karena adanya pernyataan bahwa ketua MK adalah paman dari Gibran sendiri.
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
BEM UIN Palembang juga mengecam upaya Presiden Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya yang dianggap dapat merusak demokrasi di Indonesia.
"Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada demokrasi di negara ini karena proses demokrasi sudah dihancurkan oleh pemimpin negara itu sendiri," tegasnya.
Baca juga: Dosa-dosa Jokowi
Mereka juga menyesalkan sikap penguasa yang dianggap tidak netral dan cenderung memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
"Sudah menjadi rahasia umum, ini bukan lagi indikasi tapi ini sudah real bahwa Jokowi sudah menciderai dan mengotak atik demokrasi dan negara ini dengan ikut terlibat di Pemilu 2024, semua orang sudah tahu kok," pungkasnya.
Editor : Pahlevi