Optika.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya sikap netral dari seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga legitimasi hasil Pemilu 2024.
"KPU juga harus benar-benar netral, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Jika KPU tidak netral, bisa dicurigai, apalagi jika mencoba untuk melenceng dari aturan," ujarnya dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 untuk Menyambut Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Baca juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Presiden Jokowi juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk secara proaktif mengawasi netralitas KPU guna menjaga legitimasi hasil pemilu.
"Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jaga, agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi KPU dan juga legitimasi hasil pemilu kita," katanya.
Selain itu, presiden menekankan bahwa KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan baik, langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi.
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Dalam pidatonya di hadapan sekitar 6.183 peserta, Presiden menyebutkan bahwa KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada pemilih guna menciptakan pemilih yang cerdas.
"KPU harus melayani semua pihak. Kita harus mengajak para pemilih untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak terpancing oleh hoaks, terutama yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan," katanya.
Baca juga: Dosa-dosa Jokowi
Presiden menekankan pentingnya pendidikan politik yang masif, tidak hanya dalam mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga dalam mengajak masyarakat untuk memilih dan menjadi pemilih yang cerdas.
"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap agenda kerja KPU agar pemilu berlangsung secara jujur, adil, sukses, dan lancar," pungkasnya.
Editor : Pahlevi