Jakarta (optika.id) - Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said menyayangkan dan mengaku kaget atas pernyataan Presiden Joko Widodo boleh berkampanye dan boleh memihak ke pasangan calon presiden.
Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus, kata Sudirman Said di Sekretariat Perubahan, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu, (24/1/2024).
Baca juga: Anies-Ganjar Akan Temui Prabowo Usai Putusan MK, Ini Kata Sudirman Said
Menurutnya, seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan sebagai kepala negara sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.
Jokowi selaku kepala negara, serta siapa pun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang, imbuhnya.
Sebagai pemimpin bangsa dan negara yang beretika, lanjut Sudirman, Presiden seharusnya menunjukkan pemahaman dan keteladanannya dalam keseharian memimpin pemerintahan. Bukan karena kekuasaan.
Bangsa dan negara tercinta Indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan, imbuhnya.
Apalagi Jokowi sebelumnya pernah menegaskan kalau aparatur sipil negara (ASN) memang tidak boleh bersikap subjektif dalam Pemilu 2024 ini. Pasalnya, mereka punya kewenangan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu, kata Sudirman.
Sudirman juga menjelaskan, undang-undang memang mengatur bahwa Presiden hingga menteri yang bukan ASN bisa saja melakukan kampanye. Tetapi, ketika Jokowi menyatakan boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara itulah yang bisa dijadikan sebuah sorotan kembali.
Pengorbanan para pejuang wajib dibalas oleh seluruh putra bangsa hari ini, melalui kerja nyata memajukan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Sudirman menambahkan amanat dan nilai-nilai luhur kemerdekaan dimaksud tercermin dalam Sumpah Pemuda, rumusan UUD 1945, Proklamasi, Pancasila, hingga Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baca juga: Sudirman Said Percaya Hakim MK, Semoga Menggunakan Hati Nurani
Etika kepemimpinan Presiden harus berlandaskan amanat dan nilai luhur kemerdekaan. Hal inilah yang perlu tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya. Presiden jangan sampai bertindak demi kepentingan kepentingan sepihak, segolongan, apalagi untuk sekeluarganya semata, jelas Sudirman Said.
Dia menilai sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia seharusnya mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya.
Presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa Indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat, ujarnya.
Dia khawatir dari pernyataan Jokowi, akan diikuti oleh Menteri di pemerintahan untuk memihak ke salah satu paslon.
Jadi kami sangat prihatin apabila, para menterinya mau kampanye, seperti di silakan, tuturnya.
Baca juga: Sudirman Said Ibaratkan Pemilu Sebagai Orang yang Kemalingan, Malingnya Susah Ditangkap Karena Kuat
Dia berharap statement Jokowi tidak membuat kegaduhan atau kekacauan di negeri ini.
Jadi mudah-mudahan statement tadi pagi itu tidak membuat tata kelola kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik yang sekaligus pejabat politik berpikir soal kelompok atau kepentingannya, ungkapnya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak, sebagai praktik kenegaraan terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.
Jokowi mengatakan Presiden boleh memihak dan bahkan berkampanye langsung untuk pemenangan kontestan tertentu pada pilpres.
Presiden tuh boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak, boleh, ujar Jokowi di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Editor : Pahlevi