Surabaya (optika.id) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya lakukan panggilan terhadap pelapor yang mengetahui adanya dugaan kecurangan saat pelaksanaan Pemilu 2024, Senin, (19/2/2024).
Koordinaator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surabaya Eko Rinda mengatakan pemanggilan ini untuk mengetahui lebih detail soal dugaan pelanggaran sebelum dilaporkan.
Baca juga: Jimly Ungkap MK Bisa Batalkan Pemilu Jika Memang Salah
"Kami meminta klarifikasi mencocokkan kebenaran laporan dengan apa yang disampaikan," kata Eko di kantor Bawaslu Kota Surabaya.
Dugaan yang selama ini masuk ke Bawaslu Surabaya adalah laporan masyarakat dan temuan sehingga perlu diperdalam. Proses klarifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu memanggil pelapor.
"Masih memang pelapor, selanjutnya dijadwalkan terlapor," jelasnya.
Pada tempat yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar menyebut total ada delapan pelanggaran yang masuk.
"Ada delapan yang sudah masuk, itu akumulasi" ujarnya.
Ia tak merinci detail pelanggaran selama tahapan Pemilu, namun ia tak menampik jika ada laporan soal dugaan praktik politik uang.
Baca juga: Eks Ketua Komnas HAM: MK Harus Tanggungjawab Usai Loloskan Gibran
Untuk membuktikan kebenaran laporan, Bawaslu masih harus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari pihak pelapor maupun terlapor.
"Kami pada sangkaan dugaan pidana-nya, kalau diskualifikasi sanksi administrasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Jadi, kami kaji lebih dalam untuk sanksi administrasi TSM sehingga bisa lebih khusus," ujarnya.
Sementara, pada hari ini Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia Baihaki Akbar mendatangi kantor Bawaslu Kota Surabaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses dari empat oknum calon legislatif.
Empat laporan itu, yakni dua calon legislatif untuk DPRD Kota Surabaya dan dua sisanya adalah calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Zainal Arifin Mochtar Sebut MK Sulit Kabulkan PHPU!
"Tim sukses kandidat calon legislatif, kami duga melakukan money politic. Salah satunya mendatangi pengurus kami," ujarnya.
Baihaki menambahkan pihaknya berencana untuk turun ke jalan sebagai bentuk respon terhadap kejadian yang ada di masa pesta demokrasi 2024, termasuk meminta kejelasan perkembangan atas dugaan pelanggaran jadwal kampanye oleh relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu.
"Hari Rabu kami akan turun aksi, bukan hanya menyikapi laporan kami tetapi juga bertanya masalah Jatim Expo," ucap dia.
Editor : Pahlevi