Surabaya (optika.id) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan komunikasi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
Namun pihak PKS menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan ketika Pemilu.
Baca juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Demikian Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian merespons pertemuan dua tokoh tersebut dalam dialog program Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS TV, Selasa (20/2/2024).
Bagi kami komunikasi silakan, tetapi tidak boleh kompromi terhadap praktik-praktik kecurangan, pelanggaran yang dilakukan ketika Pemilu, itu poin utamanya, tegas Pipin.
Jadi bagi kami monggo siapapun boleh silaturahim, boleh untuk berkomunikasi sekalipun dengan Presiden, tetapi tidak boleh ada kompromi terhadap praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran di saat Pemilu kemarin, dan kami sangat berharap bahwa komunikasi itu dijalin untuk mempertegas sikap, ujarnya.
Sebab kata Pipin, Partai NasDem sudah ada kesepakatan bersama dengan PKS maupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk konsisten di garis perubahan.
Baca juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan
Yang kami pahami saat ini adalah bahwa memang sudah ada kesepakatan antara PKS, NasDem, PKB bersama dengan AMIN untuk bersama-sama konsisten di garis perubahan, jelas Pipin.
Jadi itu sebetulnya dan kita saat ini menanti bagaimana keputusan dari KPU, belum ada keputusan resmi, tuturnya.
Pipin lebih lanjut menegaskan, bagi pendukung paslon AMIN berapa pun hasil quick count tidak menjadi hasil resmi bagi pihaknya.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!
Oleh karena itu, kata Pipin, pihaknya benar-benar mengawal perolehan suara AMIN di seluruh daerah.
Terkait dengan berapa hasil quick count, hasil quick count tidak menjadi hasil yang resmi bagi kita, tetapi kita akan menunggu, dan saat ini semua pihak terutama saksi-saksi saat ini masih berjibaku siang-malam menginput data, menjaga memastikan tidak ada garong yang mengambil hak rakyat ketika proses penghitungan, ujarnya.
Jadi sebetulnya ini masih masa-masa rentan bagi kita semua, bahwa ketika suara rakyat sudah diputuskan, sudah ditentukan 14 Februari kemarin, mereka sudah mencoblos, tetapi banyak saat ini upaya untuk jual-beli suara, upaya untuk menaikkan, menggelembungkan suara dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa silaturahim monggo tapi tidak boleh kompromi terhadap proses ketika ada kecurangan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh pimpinan negara, katanya.
Editor : Pahlevi