Surabaya (optika.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan calon presiden Ganjar Pranowo tentang hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kondisi Pemilu 2024. Presiden Jokowi menilai pernyataan Ganjar itu adalah bagian dari demokrasi.
"Itu hak demokrasi bukan apa-apa," kata Presiden Jokowi, Jakarta, Selasa, (20/2/2024).
Baca juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partai pengusung Prabowo-Gibran akan menolak hak angket tersebut. Airlangga juga menyampaikan soal masuknya Partai Demokrat ke dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit.
Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya pasti akan menolak, ujar Airlangga.
Baca juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan
Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menekankan bahwa Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kondisi Pilpres 2024. Koalisi Perubahan siap memberikan data-data terkait dugaan kondisi Pilpres 2024.
Saya yakin partai memimpin perubahan siap untuk menjadi bagian, ucap Anies, Selasa, (20/2/2024).
Baca juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!
Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Negeri Tito Karnavian menyebut ada mekanismenya untuk melakukan upaya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecuragan tersebut.
"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket ada prosesnya. Itu ide, itu hak dari partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," ujar Tito.
Editor : Pahlevi