Surabaya (optika.id) - Masa depan demokrasi Indonesia sudah seharusnya diperhatikan atau dicermati secara seksama, mengingat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 ini penuh dengan kontroversi. Baik itu dalam aplikasi Sirekap, penggelembungan suara sampai dengan KPPS yang dituduh tidak bekerja secara benar selama satu hari pemungutan suara.
Kontroversi ini menuai kritik dari Peneliti LIPI, Siti Zuhro yang mengatakan perlu adanya pembenahan kualitas hasil penghitungan pemilu dengan cara memutus mata rantai, mal praktek pemilu seperti pencurian suara dan penggelembungan suara melalui basis data elektronik di Sirekap menjadi bagian penting. Penyelenggara pemilu juga dapat belajar dari keributan di beberapa daerah saat berjalannya pemungutan suara.
Baca juga: Anies Punya Modal Cukup untuk Kembali Memimpin Kota Jakarta!
"Kedepan, jangan ada Sirekap seperti ini yang perlu diperbaiki agar tidak ada delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu ini. Masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh demokrasi saat ini, sekarang ini demokrasi sedang mengalami setback yang serius. Arahnya kecenderungannya makin tidak menentu dan semakin blommy," terangnya.
Baca juga: Peneliti BRIN: Pilgub Jakarta Masih Sangat Cair Sampai Kini!
Kemudian, pengalaman pemilu tahun ini menunjukkan pilar penting demokrasi diabaikan, tidak dihiraukan. Berlangsungnya pemilu yang dikehendaki untuk mempertahankan status quo, membangun demokrasi berkualitas diabaikan. Membangun sistem politik demokratis memerlukan ikhtiar serius, agar hasilnya terukur dan pasti. Komitmen stakeholder terkait demokrasi, baik itu elite, aktor tokoh, media lembaga survei telah menghambat kemajuan demokrasi.
Baca juga: Siti Zuhro: Dukungan untuk Kaesang Sudah Bagus, Tapi Tak Punya Prestasi
"Banyak pelanggaran yang terjadi, pengabaian terhadap sistem. Kedepan demokrasi bisa jadi mengalami kemunduran dan bahkan mengarah ke sistem otoritarien bila perbaikan yang saya usulkan tidak dilakukan. Masa depan demokrasi akan suram, pemilu 2024 tak menutup kemungkinan telah menjadi pintu masuk, oleh kembalinya kemungkinan TNI Polri masuk dalam ranah sosial politik, hanya khawatir akan seperti itu, karena memang keliatan arahnya menuju kesana," pungkasnya.
Editor : Pahlevi