Jakarta (optika.id) - Sejumlah perwakilan anggota dari Fraksi di DPR RI menemui massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) di depan gerbang utama gedung DPR RI, Selasa, (19/3/2024).
Politikus Partai Keadilan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menegaskan dirinya serta partai PKB juga menolak dengan kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Dia pun mengaku memahami semangat massa aksi yang ingin pilpres berjalan dengan jujur, adil serta tanggungjawab dan juga etika yang tinggi.
Oleh karena itu, kami akan berjuang mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia bahwa kami akan melakukan dan menjalankan tugas konstutusional kami dengan mengusulkan hak angket di DPR RI, kata Luluk dalam orasinya diatas panggung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024.
Dia ingin mengajak seluruh fraksi-fraksi untuk memperjuangkan dan melakukan hak angket. Kemudian dia meminta restu kepada pengunjuk rasa agar dapat berhasil menggulirkan hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024.
Karena mekanisme di DPR kita tidak bisa denthanya sedikit jumlah baik orang atau fraksi, kita ingin perjuangan kita berhasil, maka kita akan mengajak fraksi yang lain dari NasDem, PDI Perjuangan, PPP untuk bersama-sama memperjuangkan dan juga menggoalkan hak angket sebagai wujud pengakuan kita atas kedaulatan rakyat, jelasnya.
Dia menyampaikan tetap semangat di garis perlawanan, menurutnya dengan perlawanan merupakan cara mencintai Indonesia supaya tidak terjadi kemunduraan dalam demokrasi.
Digaris perlawanan inilah cara kita mencintai Indonesia, inilah cara kita menghormati dan mencintai nilai-nilai yang kita percaya itu akan baik untuk massa depan demokrasi kita, ungkapnya.
Baca juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Dia tidak mau meninggalkan sejarah yang buruk dalam berdemokrasi ke depan bagi anak dan cucu bangsa Indonesia. Dia menekankan pemerintah tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini, apalagi hanya untuk tujuan memenangkan keluarganya.
Nilai-nilai yang penuh tanggungjawab dan etika, nilai-nilai yang didasarkan pada kejujuran keadilaan dan kita akan meninggalkan legelasi dan sejarah bagi yang akan datang, bagi anak cucu kita bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini, tidak boleh ada penyalahgunaan dengan cara semua instrumen dan sumber daya negara hanya untuk tujuan memenangkan salah satu pihak. Apalagi itu kalau keluarganya sendiri, sambungnya.
Sedangkan, Politikus PKB Daniel Johan menyampaikan sudah ada 8 legislator PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk menggulirkan hak angket.
Daniel akan terus berkomunikasi dengan semua fraksi partai politik terus dilakukan oleh PKB, termasuk dengan Fraksi PDI Perjuangan dan PPP.
Baca juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Delapan orang itu termasuk saya, ujar Daniel.
Sementara, perwakilan dari Politikus PKS, Almuzammil Yusuf mengatakan PKS akan sejalan dengan PKB dan Partai NasDem yang telah menyatakan akan mengusulkan hak angket ihwal dugaan kecurangan pemilu.
Kami pastikan tidak mundur, kata Almuzammil.
Editor : Pahlevi