Yogyakarta (optika.id) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuka lima kotak pandora yang membahayakan demokrasi di Indonesia. Jokowi melaluiabuse of power dianggap sudah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Hasto, kotak pandora pertama yang dibuka Jokowi adalah supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Akibatnya, Pemilu yang seharusnya menjadi cermin peningkatan kualitas perababan bangsa dalam demokrasi, direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Jokowi melalui nepoitisme.
Baca juga: PPP dan Perindo Dukung Prabowo, PDIP: Tak Ada Masalah!
Kondisi sangat berbahaya. Muncul menantu Bobby ingin menjadi gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Iriana ingin menjadi Wali kota Bogor, dan lainnya. Yang untung dewa-dewanya, bukan rakyatnya, katanya dalam talkshow bertema Membuka Kotak Pandora, Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024, Minggu, 7 April 2024 melalui Channel YouTube Dirty Election.
Kotak pandora kedua yang dibuka Jokowi yakni di Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap kenegarawan hakim MK, oleh Ketua Anwar Usman menjadi sikap keluarga.
Hasto mengatakan, dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukkan sikap kenegarawanan hanya hakim MK. Jika direduksi maka mematikan peran MK menjadi the guardian of democracy. Di mana lagi kita punya benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman dibuka sehingga sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, tegasnya.
Kotak pandora keempat yakni aparat negara yang seharusnya netral menjadi tidak netral. Apa yang terjadi sekarang ini tidak mungkin tanpa ada instruksi dari yang tertinggi.
Baca juga: PDIP Belum Tentukan Posisi, Hasto: Nanti Diumumkan Bu Mega!
Dia menegaskan, PDI Perjuangan loyal kepada bangsa dan negara, cinta merah putih, cinta TNI dan Polri. Tapi TNI/Polri yang menjaga dan membela kedaulatan negara, perdamaian dunia, dan Polri yang menjaga supermasi hukum bukan supremasi Pak Jokowi, kata Hasto.
Menurut dia, jika hal ini dibiarkan akan terjadi krisis, menjadi hukum rimba. Kami cek begitu banyak kepala daerah yang baik, tidak mau maju karena adanya abuse of power Jokowi ini karena menciptakan harga politik yang mahal. Menggerakkan kepala desa 200 juta rupiah, ungkapnya.
Dia mengatakan, menggerakkan atas nama money politics ini menjadi tanda matinya demokrasi. Kita tahu, banyak calon kepala daerah yang mau berkontestasi pada November 2024, berapa dana yang harus dikeluarkan, katanya.
Baca juga: Megawati: Rakyat Harus Cari Pemimpin Sejati, Bukan Dipaksa!
Kita bisa lihat, pemilu kurang 7 hari dirusak oleh proses kecurangan yang dilakukan secara masif dan sistematis. Ini sekaligus mematikan meritokrasi, jelas Hasto.
Kotak pandora terakhir yakni ketika wasit merangkap menjadi pemain. KPU, Bawaslu, lembaga survei dipakai sebagai instrumen legalitas pemenangan, termasuk Sirekap yang sedang kita diskusikan ini, kata Hasto.
Editor : Pahlevi