Jakarta (optika.id) - Hingga detik ini, PPP dan Perindo resmi menyatakan mendukung pemerintahan yang akan dibentuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP tak masalah dengan pilihan mantan rekan koalisinya itu.
"Tidak ada persoalan, boleh PKS dan partai lain masuk ke KIM, yang penting pendukungnya diharapkan bisa masuk ke PDIP," ujar Hasto di Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu, (18/8/2024).
Baca Juga: Megawati Respon MK: Ternyata Hakim Masih Punya Hati Nurani dan Keberanian!
Ia menghormati keputusan PPP dan Perindo, keduanya merupakan partai koalisi PDIP saat mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres Februari lalu.
"Kami juga komunikasi, bertemu dengan Mbak Angela, Ketum Perindo, sebelumnya beliau menyampaikan kepada saya dan kami sangat memahami hal tersebut dan ya inilah indahnya dalam politik. Kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya," jelas dia.
"PDIP tetap kokoh di dalam jalan kerakyatan, kami akan bangun demokrasi yang sehat kami akan membangun demokrasi berkedaulatan rakyat agar setiap anak bangsa bisa memacu prestasinya dalam semua aspek kehidupan. Termasuk melalui sport, melalui olahraga, kita bisa bayangkan betapa bergetarnya dada kita ketika melihat Sang Saka Merah Putih berkibar dalam Olimpiade misalnya," tutur Hasto.
Baca Juga: Siang Ini, PDIP Akan Umumkan Bacakada Tahap Ketiga!
PDIP, kata Hasto, menunggu muktamar PKB yang mungkin kooalisi di Pilkada DKI Jakarta. Ia menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berani mengambil keputusan meski diintimidasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kita tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PDIP jadi pendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi," katanya.
"Semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak manapun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan," tambah dia.
Baca Juga: Anies Puji PDIP Konsisten: Penjaga Konstitusi Sama dengan Penjaga Negara!
Hasto mengatakan peluang PDIP ditinggal sendirian sehingga tidak bisa ikut dalam Pilkada DKI Jakarta. Suara rakyat yang akan menentukan itu semua.
"Secara empiris, tahun 97 kami dilarang untuk ikut Pemilu, tetapi akhirnya Pemilu tidak memiliki legitimasi dan kemudian pemerintah jatuh oleh gerakan mahasiswa. Siapa yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siapa yang menanam angin akan menuai badai, itu falsafah yang harus kita yakini, jangan kerdilkan suara rakyat, jangan bodohi rakyat, biarkan mereka dengan kedaulatannya menentukan pemimpinnya," pungkas Hasto.
Editor : Pahlevi
