Jakarta (optika.id) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mendesak agar pengendalian kekerasan bersenjata di Papua dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan Atnike usai kekerasan bersenjata di Papua merenggut nyawa delapan orang dalam kurun sebulan terakhir.
Baca juga: KPU Tak Sediakan TPS Khusus, Komnas HAM: Pekerja di RS hingga IKN Kehilangan Hak Pilih
Dia menuturkan, evaluasi perlu dilakukan pada tataran operasi, komando, dan pengendalian keamanan dalam penanganan setiap kekerasan bersenjata.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan keamanan di Papua.
"Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil," kata Atnike, Minggu (14/4/2024).
Menurut catatan Komnas HAM, dari beberapa kasus kekerasan di Papua antara Maret-April 2024, setidaknya delapan meninggal dunia (lima personel TNI/Polri, satu sipil dewasa, dua anak-anak).
Juga terdapat sembilan korban luka (empat warga sipil dan lima anggota TNI/Polri) dan dua orang perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).
Baca juga: Komnas HAM: Pencoblosan Pemilu 2024 Masih Diwarnai Banyak Permasalahan
Terkini, Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide Oktovianus Sokolray ditembak mati oleh kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Ia disergap OPM saat mengendarai sepeda motor sendirian.
Komnas HAM pun mengingatkan, sederet kasus kekerasan bersenjata di Papua sebulan terakhir membuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi korban.
Negara didesak untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban.
Baca juga: KOMNAS HAM Batasi Usia Petugas KPPS Tuk Cegah Kematian Massal
"Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban," kata Atnike, dikutip Kompas.com.
"Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua."
"Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan."
Editor : Pahlevi