Surabaya (optika.id) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pembangunan Autonomus Rapid Transit (ART) lebih rasional dibangun di wilayah tersebut karena sesuai dengan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada.
"Ada ART pakai magnet, ternyata itu harganya Rp500-600 miliar per 7 kilometer, kami (pemerintah kota) langsung mengacungkan tangan saat acara APEKSI," kata Eri di kawasan Balai Kota Surabaya, Jumat, (7/6/2024).
Baca juga: Eks Ketua KPU Surabaya Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Eri-Armuji
Eri menyatakan jika harus membangun Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), APBD Kota Surabaya tidak akan cukup.
Lebih lanjut, kata dia, pembangunan MRT membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 triliun per satu kilometer.
Anggaran tersebut jika dihitung menggunakan APBD Kota Surabaya, maka pembangunan jalur transportasinya hanya sanggup terselesaikan 5 kilometer.
"Habis anggarannya, terus untuk pengentasan kemiskinan bagaimana? Banyak orang bertanya kok tidak membangun, karena tidak mungkin," ujarnya dilansir dari Antara.
Kemudian untuk LRT, setelah dihitung pembangunan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar per kilometer. Angka tersebut juga masih membebani APBD Kota Surabaya.
Jika harus dibandingkan dengan Jakarta, kata Eri, hal itu tidak relevan. Sebab, sekalipun Surabaya merupakan kota metropolitan, namun besaran anggaran yang ada berbeda.
"Jakarta APBD besar, Surabaya APBD-nya cuma Rp10,9 triliun," ucapnya.
Baca juga: Sebanyak 238 Balai RW Surabaya Jadi Tempat Sinau dan Ngaji Bareng!
Lantaran alokasi anggaran pembangunan lebih relevan, maka Pemkot Surabaya mencoba merealisasikan pembangunan ART yang berpenggerak magnet itu.
"Belum ada yang punya, ini diterapkan di IKN, insya Allah Surabaya kedua," tuturnya.
Eri pun menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna membahas proses penyusunan konsep ART.
"Kami lakukan FS (studi kelayakan) di Surabaya, semoga di 2025 atau 2026 sudah jalan," kata Eri.
Baca juga: Wisuda Peserta SOTH, Walikota Eri: Jangan Lelah Mendidik Anak!
Pelaksanaan studi kelayakan turut menghitung kebutuhan koneksivitas antara ART dan transportasi lainnya, seperti "Suroboyo Bus", TransSemanggi, maupun feeder.
"Kami lihat posisi busnya di mana, posisi ART di mana, misalnya di satu lokasi tidak bisa dilalui bus maka ART saja," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menawarkan angkutan perkotaan ART sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal untuk mengurai kemacetan lalu lintas perkotaan di Indonesia.
Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para wali kota se-Indonesia yang hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
Editor : Pahlevi