Surabaya (optika.id) - Gelaran Pilkada 2024 serentak sudah terlihat hiruk pikuknya. Dari 545 daerah di Pilkada serentak pada 27 November 2024, salah satu yang menyedot perhatian publik tentunya Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurut Pengamat Politik Prof. R. Siti Zuhro, Pilkada yang digelar di 37 provinsi, dan 415 kabupaten dan 93 kota, perhatian banyak tertuju di DKJ. Salah satunya karena ada beberapa kandidat yang populer, seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan lainnya.
Baca juga: 7 Politikus KIM Plus Kunjungi Pramono Anung, Siapa Saja?
Dia mengatakan, meski sudah ramai dibicarakan, namun sejauh ini dinamikanya masih cair. Sekarang ini baru dalam rangka partai-partai melakukan pembicaraan, komunikasi politik untuk membahas siapa yang diusung, kata Prof Siti Zuhro dalam Diskusi Akhir Pekan yang digelar Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema Menakar Peluang Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024 melalui Zoom, Minggu, (23/6/2024).
Atas dasar itu, sebaiknya belum perlu menyimpulkan siapa mengusung siapa. Kita belum tidak mendapatkan gambaran yang sudah definitif, imbuh Prof Wiwiek, sapaan akrab Prof Siti Zuhro.
Pengamat politik yang fokus pada isu-isu demokrasi lokal dan politik nasional ini menyatakan, hal ini terjadi karena di DKJ tidak ada satu partai politik yang mampu mengusung sendiri. PKS sebagai pemenang di Jakarta tapi juga tidak bisa mengusung sendiri, ungkapnya.
Baca juga: Pramono Anung Janji Hidupkan Kembali +Jakarta dan Sentuhan Betawi di Panggung Pilkada DKI 2024
Terkait Anies Baswedan, sejauh ini PKB sudah memberikan sinyal dukungan. Di sisi lain, Anies sudah merespons dengan menghadiri deklarasi di lewel DPW PKB Jakarta. Saat ini masih dibahas di DPP PKB, namun sinyal mendukung Anies sangat kuat, ungkapnya.
Dia menggarisbawahi peta koalisi di Pilpres 2024 tidak serta merta berlaku di semua daerah. Misalnya, Koalisi Indonesia Maju yang ingin agar koalisi serupa bisa diwujudkan di semua Pilkada tentu sulit.
"Ini tidak mudah, karena kondisi daerah berbeda. Pengalaman koalisi di nasional tidak selalu pararel dengan koalisi di pilkada, tegasnya.
Baca juga: Rano Karno Maju Jadi Cawagub Jakarta dengan Nama 'Si Doel'
Sisi baiknya, kondisi tersebut setidaknya bisa mengurangi potensi penyimpangan di Pilkada tidak semasif seperti saat Pilpres. Ini baik ya, kami ingin menyaksikan pilkada, termasuk di Jakarta berlangsung secara sehat, kita tidak boleh lagi menyaksikan kompetisi yang dipaksakan yang akhirnya tidak sehat, jelasnya.
Kita sudah mencatat dengan kritis bagaiaman pilpres yang lalu. Itu tidak boleh dihadirkan lagi, di mana pilkada berlangsung secara distortif, ungkapnya.
Editor : Pahlevi