Jakarta (optika.id) - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan, layanan masyarakat yang berbasis digital, sudah dapat berjalan sepenuhnya mulai 1 Juli 2024 usai terjadinya serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait dampak serangan ransomwareterhadap PDNS Surabaya.
Baca juga: Ulah PDN Diretas, Data Mahasiswa Penerima KIP-K Hilang!
"Kita serius menangani masalah PDN. Untuk layanan masyarakat yang bersifat digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Layanan masyarakat yang digital sudah bisa dirasakan," kata Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Dia juga menyampaikan, pemerintah tengah meningkatkan keamanan PDN agar tidak terserang ransomware seperti PDNS 2.
Sebagai informasi, pemerintah sedang membangun PDN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Batam, dan Cikarang.
"Kita juga meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan back up berlapis, berganda dengan pengamanan yang baik," ujar Hadi, dilihat dari Breaking News Kompas TV.
Dilansir Antara, salah satu PDN pengganti PDNS 2 Surabaya yang berlokasi di Cikarang, diperkirakan akan selesai dibangun dan diresmikan pada 17 Agustus 2024.
PDN Cikarang akan memiliki kapasitas prosesor lebih dari 25 ribu cores. Selain itu memorinya mencapai 200 terrabytes, storage 40 petabyte dan listrik 20 megawatt.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pencadangan data nasional sebagai langkah antisipasi jika insiden peretasan PDN terulang di kemudian hari.
Baca juga: Muhammadiyah Sebut Terdampak Usai PDN Alami Peretasan
"Di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian, kita tidak terkaget-kaget," kata Presiden Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Presiden mengatakan pemerintah telah mengevaluasi insiden peretasan dalam bentuk ransomware yang berakibat lumpuhnya server sejumlah lembaga dan kementerian. Peristiwa itu kali pertama terdeteksi pada 17 Juni 2024.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi," ucapnya, seperti dikutip dari Antara.
Kepala Negara menambahkan, peretasan data nasional tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga sejumlah negara lainnya.
Baca juga: Mata Indonesia Tercoreng Usai Data PDN Diretas!
Menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, insiden serupa juga dialami sejumlah negara maju dalam beberapa tahun terakhir, seperti Amerika Serikat (2004), Rusia (2019), China (2019), Perancis (2021), Brasil (2020), Inggris (2017), Jerman (2019), Italia (2018), Kanada (2022).
Sementara Kemenko Polhukam telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam.
Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif.
Selain itu, pemerintah mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
Editor : Pahlevi