Surabaya (optika.id) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Reformasi Birokrasi (RB) Nasional di bawah Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Diskusi bersama ini bertujuan untuk memvalidasi program pengentasan kemiskinan dan stunting yang telah berhasil dilakukan Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut langsung kedatangan rombongan Tim RB Nasional di ruang sidang Wali Kota Balai Kota Surabaya, Kamis (11/7/2024). Hadir pula seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait, camat dan lurah di lingkup Pemkot Surabaya.
Baca juga: Banjir Parah di Greges Timur, Warga Desak Penanganan Cepat
Dalam kesempatan itu, Wali Surabaya Eri Cahyadi memaparkan berbagai program dan capaian yang telah berhasil diraih Kota Pahlawan. Berbagai program itu salah satunya adalah terkait pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Ditemui usai FGD, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari program RB Tematik yang telah dilaksanakan di tahun 2023.
"Nah kedatangan kami adalah hendak untuk memvalidasi, apa sih yang sebetulnya dilakukan Kota Surabaya sehingga dia bisa menurunkan kemiskinan secara sangat signifikan. Mekanisme seperti apa, sehingga dari situ nanti kita bisa memperbaiki untuk bisa diterapkan ke daerah lain," kata Erwan.
Dari hasil pemaparan yang disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi, Erwan mengungkap ada beberapa kunci kesuksesan dalam implementasi RB Tematik di Surabaya. Yang pertama adalah adanya komitmen dari kepala daerah.
"Keberhasilan RB Tematik ini yang pertama tentu dari komitmen pemimpin daerah. Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sangat komit. Dan tidak hanya sekedar punya kemampuan politik, tetapi juga memiliki kapasitas teknokratik di dalam memahami persoalan dan bagaimana menyelesaikan masalah itu," paparnya.
Selain kemampuan pemimpin daerah, penentuan skala prioritas juga menjadi kunci keberhasilan implementasi RB Tematik di Surabaya. Nah, salah satu yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. "Jadi penurunan kemiskinan menjadi satu dari tujuh prioritas Wali Kota (Eri Cahyadi)," ujar Erwan.
Baca juga: Haedar Nashir Hadiri Milad Seabad RS PKU Muhammadiyah Surabaya
Sedangkan kunci yang ketiga adalah evidence based. Artinya, Kota Surabaya mempunyai data yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Menurut Erwan, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemkot Surabaya juga melibatkan seluruh PD, masyarakat dan sektor swasta. "Ini tentu saja menjadi variabel penting yang membuat Kota Surabaya sukses di dalam penilaian RB," jelas Erwan.
Di sisi lain, Erwan juga mendorong Pemkot Surabaya bisa meraih predikat AA (Sangat memuaskan) untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2024. Sementara di tahun sebelumnya, pemkot meraih predikat "A" (Memuaskan) untuk penilaian SAKIP.
"Ini yang kita challenge (tantangan) untuk Kota Surabaya, karena dari praktik baiknya ini apakah dia (Surabaya) bisa membuat ide yang baru, bagaimana mengelola kinerja yang baik terutama untuk pengentasan kemiskinan," terangnya.
Di waktu yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menerangkan bahwa kehadiran TIM RB Nasional adalah untuk mendalami dan memvalidasi apakah RB Tematik betul-betul telah dijalankan oleh Pemkot Surabaya.
Baca juga: Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji Akan Melawan Kotak Kosong?
"Dengan pembuktian tadi yang kami sampaikan, beliau (Pak Deputi) mengapresiasi Kota Surabaya. Karena Surabaya ini menjalankan semuanya dengan digital, inilah kelebihan Kota Surabaya," kata Wali Kota Eri.
Penerapan digitalisasi tersebut, sebagaimana telah ditekankan Wali Kota Eri kepada seluruh jajarannya di lingkup Pemkot Surabaya. Menurutnya, ketika tidak memanfaatkan digitalisasi, maka tidak mungkin bisa tahu kebijakan apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan data kemiskinan dan stunting.
"Keberhasilan kita bisa menurunkan stunting dan kemiskinan itu adalah ketika kita mengetahui data. Setelah kita tahu data, kita monitoring dan evaluasi. Setelah itu intervensi, nah intervensinya ke mana. Setelah diintervensi dia berubah atau tidak, itu kan tidak mungkin dilakukan secara manual, maka kita memanfaatkan digitalisasi," pungkasnya.
Editor : Pahlevi