Nusantara (optika.id) - Presiden RI Joko Widodo ingin menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kota tanpa kejahatan. Jokowi ingin ibu kota pengganti Jakarta tersebut menjadi kota yang aman.
"Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers pada Senin (29/7/2024).
Baca juga: Jokowi Presiden: Usai Dilantik, Pak Prabowo Milik Seluruh Indonesia!
Presiden Jokowi diketahui mulai berkantor di Istana Garuda, IKN pada Senin (29/7/2024) hari ini. Jokowi pun dilaporkan akan segera memanggil jajaran pengamanan IKN dari TNI dan Polri untuk mendapatkan laporan.
Kata Yusuf, jajaran penganan IKN yang akan menghadap Jokowi di antaranya adalah Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/Penajam Paser Utara, dan Kapolres Penajam.
Jokowi juga disebut menginginkan agar IKN menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Baca juga: Jokowi Dituding Jegal Anies, Saya Bukan Ketua Partai, Nggak Punya Urusan
"Untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja sekarang, tetapi harus cepat, apa pun perizinan dan sebagainya itu agar lebih cepat dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR tersebut dikutip Antara.
Setibanya di IKN, Jokowi dilaporkan menggelar rapat dengan Menhub, Otorita IKN, serta bertemu dengan jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Jokowi meninjau sejumlah infrastruktur di kawasan inti IKN yang ditargetkan siap sebelum upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Risma Mundur Usai Maju Pilgub: Itu Lebih Baik!
Jokowi rencananya akan berkantor di IKN selama dua hingga tiga hari sebelum kembali ke Jakarta untuk melakoni sejumlah agenda penting.
Presiden Jokowi juga berencana menggelar sidang kabinet di IKN jika menteri-menteri yang sedang bertugas ke luar negeri sudah kembali ke Tanah Air.
Editor : Pahlevi