Muhadjir Effendy: Muhammadiyah Tak Grusa-Grusu Kelola Tambang

Reporter : Wildan Nanda
Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah

Jakarta (optika.id) - Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa Muhammadiyah tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang.

Muhadjir mengatakan, perencanaan dan persiapan harus matang karena mengelola tambang adalah hal baru bagi Muhammadiyah.

Baca juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah

Memang tambang ini pengalaman pertama. Karena itu, kita harus hati-hati, jangan grusa-grusu, tak boleh gupuh dalam membahasnya, ujar Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Muhadjir menyatakan bahwa sejauh ini Muhammadiyah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi pertambangan dari pemerintah.

Tahap kali ini kami baru menyusun institusi atau lembaganya. Ada dua perusahaan yang kita bentuk. Yang pertama strategic company­-nya, yang di situ sebagai holding dan operating company yang akan mengoperasikannya, lanjutnya.

Muhadjir mengatakan bahwa Muhammadiyah akan mengikuti putusan pemerintah terkait konsesi tambang, sambil mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Muhammadiyah menghandlenya.

Baca juga: Muhammadiyah Ungkap DPR Tak Seharusnya Beda dengan Putusan MK, Ini Bisa Gaduh!

Kalau nanti kita mampu dan itu layak, ya kita akan teruskan. Tapi kalau tidak ya kita harus jujur, sampaikan Muhammadiyah tidak sanggup, ujarnya.

Diketahui bahwa Muhammadiyah telah menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah sejak akhir Juli lalu sebagaimana disepakati dalam Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Dalam Konsolidasi Nasional tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan bahwa Muhammadiyah akan berhati-hati dalam pengelolaan tambang.

Baca juga: Muhadjir Effendy Resmi Jadi Pengelola Tambang, Ditunjuk Muhammadiyah

Kita akan kelola tambang yang pro lingkungan, pro masyarakat dan pro keadilan. Jika Muhammadiyah ternyata tidak mampu, maka akan kita kembalikan ke pemerintah, ujarnya.

Sejauh ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah sudah sepakat untuk mengambil tawaran IUP dari pemerintah tersebut. 

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Sabtu, 14 Sep 2024 18:18 WIB
Jumat, 13 Sep 2024 08:24 WIB
Senin, 16 Sep 2024 11:12 WIB
Berita Terbaru