Optika.id Food Estate mengancam keragaman pangan dan memiliki potensi besar menghancurkan hutan dan hak masyarakat adat.
Hal ini disampaikan oleh Forest Campaign Team Leader Greenpeace, Arie Rompas dalam Webinar Serial Diskusi Papua #2 yang digelar Minggu (10/11/2024) via Zoom meeting. Arie menyebut bahwa program food estate ini hanya merencanakan ulang kegagalan.
Baca juga: Merunut Daftar Panjang Program Jokowi yang Bermasalah: Dari Kereta Cepat Hingga Reforma Agraria
Pada masa Presiden Soeharto, ada proyek PLG seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah yang gagal pada tahun 1998, dan menjadi malapetaka hingga kini, jelasnya dalam webinar yang bertajuk Menakar Kebijakan Food Estate Merauke tersebut.
Arie melanjutkan dengan menyebut program serupa di masa Presiden SBY, yakni Proyek MIFEE Papua (2010), Proyek DeKaFe di Kalimantan Utara (2011), dan Food Estate Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 2013.
Sedangkan di masa Presiden Joko Widodo, kembali meneruskan proyek MIFEE Papua di tahun 2015, ditambah program Food Estate yang menyasar kawasan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan Sumatera Selatan.
Baca juga: Setelah Anies, Kini Anak Buah Surya Paloh Kritik Food Estate
Arie juga menyebutkan bahwa program Food Estate yang digaungkan Jokowi menabrak aturan yakni UU No.41/1999 dan PP 6/2007 jo. 3/2008.
Dalam proyek Food Estate ini, Jokowi menunjuk Kemenhan sebagai yang bertanggung jawab. Hal ini karena Jokowi memandang ketahanan pangan termasuk dalam bagian dari ketaanan nasional, ujarnya.
Yang menjadi permasalahan dari proyek ini adalah, di Kalimantan Tengah, proyek food estate singkong sudah membuka hutan dan melakukan penanaman singkong, meski menunjukkan adanya kegagalan," tambahnya.
Baca juga: Greenpeace Sanggah Jokowi, Sebut Food Estate Perparah Krisis Pangan dan Lumbung Masalah
Arie menyebut bahwa analisis citra satelit sepanjang September 2020-Januari 2021 telah membuka 700 hektare hutan alam di kawasan hutan produksi. Ini menunjukkan bagaimana aktivitas pembukaan lahan tersebut tidak memiliki AMDAL, dan proses KLHS yang tidak maksimal, ungkap Arie.
Maka dari itu, proyek food estate Merauke yang digaungkan kali ini selain mengancam hutan adat, namun juga menambah deforestasi yang ada di Papua, kata Arie.
Editor : Pahlevi