Greenpeace Sanggah Jokowi, Sebut Food Estate Perparah Krisis Pangan dan Lumbung Masalah

author Uswatun Hasanah

- Pewarta

Senin, 04 Des 2023 15:14 WIB

Greenpeace Sanggah Jokowi, Sebut Food Estate Perparah Krisis Pangan dan Lumbung Masalah

Optika.id - Dalam pidatonya di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate di Indonesia. Jokowi dalam pidatonya mengklaim apabila food estate tersebut bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energy global.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba menyebut menilai jika proyek lumbung pangan atau food estate bukanlah solusi atas ketahanan pangan. Dirinya juga sempat menyinggung tentang kondisi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang saat ini mengenaskan. Tak ada kebun singkong yang tumbuh seperti janji Jokowi padahal, pemerintah telah membabat habis hutan di Gunung Mas untuk proyek lingkungan mangkrak itu.

Baca Juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang

"Sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022, tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini," ujar Habiba, dalam keterangannya dikutip Optika.id, Senin (4/12/2023).

Hutan yang ditebang itu, sambung Habiba, merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat. Tak hanya itu, ratusan hectare hutan itu bisa menjadi pencegah krisis iklim. Namun, kini keberadaan hutan tersebut sudah dibabat untuk proyek food estate utopis pemerintah.

Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo

Dalam keterangan yang sama, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Kalimantan Tengah, Bayu Herinata menyinggung proyek estate yang bermasalah di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kedua food estate tersebut nyatanya kian memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada bulan September Oktober 2023 ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan. Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini," ungkapnya.

Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk

 

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU