Optika.id - Acara Relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Acara yang dihadiri oleh kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan puluhan ribu orang tersebut tak pelak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Selain persoalan izin penggunaan GBK, beberapa pengamat menilai Jokowi berusaha menggunakan relawan untuk meyakinkan parpol agar mau memilih Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Pilkada Bukan Pesta Rakyat, tapi Pesta Elite Parpol
Termasuk di antaranya yakni Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo yang mengatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan elemen relawan Nusantaranya bertujuan untuk memanaskan mesin politik yang mulai digas di tanah air.
Pasalnya, publik mengait-ngaitkan hal tersebut dengan izin penggunaan GBK yang sebelumnya dilarang baik untuk olahraga, konser music, maupun kegiatan politik. Kemudian, masalah lain muncul yakni soal penyalahgunaan Jalan Jenderal Sudirman yang dijadikan area parkir bagi bus yang ditumpangi oleh para relawan.
"Aktivitas Relawan Nusantara ini jelas kegiatan politik, karena itu pemerintah inkonsisten dalam soal perizinan terkait kebijakan izin GBK tersebut. Apalagi berimbas pada ketertiban umum terkait parkir kendaraan," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut Ari, seharusnya pihak panitia acara, terutama Presiden Jokowi peka dan solider dengan berbagai kecemburuan dan kecaman dari publik terkait dengan pemberian izin aktivitas Relawan Nusantara tersebut sebab sebelumnya Menpora melarang segala aktivitas di GBK terkait dengan persiapan Piala Dunia U-20 2023 mendatang. Namun, alih-alih peka dengan suara warganet soal penggunaan GBK, justru Ari menilai jika Jokowi lebih konsen untuk meyakinkan agar kandidat calon presiden (capres) nya dengan berbagai kriteria yang dia ungkapkan tersebut jadi pilihan masyarakat.
"Jokowi sampai dua kali sebut 'rambut putih', seolah kode kuat ke Ganjar," ucap Ari.
Baca Juga: Analis Sebut Wajar PDIP Tak Bersama Anies, Bukan Elektoral Penentu Utama
Tak hanya itu, Ari juga menyebut jika Jokowi masih berusaha untuk meyakinkan partai-partai politik lain soal Ganjar yang juga disokong oleh relawannya sebagai bentuk dari mesin politik. Sebab, bagaimanapun menurut Ari pencapresan tetap harus dilakukan melalui parpol, kemudian syaratnya yakni memenuhi electoral threshold sebanyak 20%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Karena untuk mengajukan capres-cawapres itu adalah partai politik atau gabungan parpol, artinya presiden tidak bisa mengajukan, hanya mengusulkan saja ke partai," katanya.
Sehingga pernyataan Jokowi soal kriteria calon pemimpin sebagai bentuk upaya membangun opini. Ari menyebutkan, Jokowi membuat kriteria yang kuat sebagai masukan ke parpol soal sosok yang layak memimpin pada 2024.
"Yaitu pemimpin yang mikirin rakyat, meski baru sebatas kriteria berdasar raut wajah dan penampilan, seolah kriteria itu bukti kinerja yang pas bagi sang pemimpin," tuturnya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Segera Gabung Partai, Tak Selamanya Bisa Independen!
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
