PKS Tolak RUU DKJ, Khawatir Ada KKN Saat Gubernur Ditunjuk Presiden

author Eka Ratna Sari

- Pewarta

Rabu, 06 Des 2023 13:40 WIB

PKS Tolak RUU DKJ, Khawatir Ada KKN Saat Gubernur Ditunjuk Presiden

Optika.id - Salah satu aspek yang dipertanyakan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah poin yang mengamanatkan penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden.

Jurubicara PKS, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa keberadaan poin tersebut menjadi alasan Fraksi PKS menolak RUU DKJ. Mereka mengkhawatirkan adanya potensi meningkatnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dengan adanya pasal tersebut.

Baca Juga: Viral! Caleg PKS Tarik Bantuan Semen Masjid diduga Karena Perolehan Suara Sedikit

"Dengan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden, ini adalah kebijakan yang berpotensi memunculkan kolusi, korupsi, dan nepotisme," ungkap Iqbal dalam pernyataannya, Rabu (6/12/2023).

Iqbal menilai usulan dari Panitia Khusus (Panja) dalam RUU DKJ merupakan sebuah langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 12 juta jiwa dengan APBD hampir mencapai Rp80 triliun, ia menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting.

Baca Juga: PKS Soal Jokowi Bertemu Paloh, Jangan Sampai Kompromi untuk Curang

Menurutnya, kepemimpinan Jakarta harus diberikan kepada individu yang kompeten dan mendapat dukungan legitimasi dari rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Idealnya, Jakarta harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan juga mendapat mandat langsung dari rakyat melalui proses demokrasi," tegasnya.

Baca Juga: PKS: Data Laman KPU Tak Sinkron dengan Suara Partai

RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi perdebatan terutama terkait Pasal 10 Bab IV yang menyebutkan bahwa Gubernur akan dipilih dan ditunjuk oleh Presiden. Hal ini berarti tidak akan ada pemilihan langsung (pilkada) untuk posisi gubernur di Jakarta.

Meskipun DPR RI telah mengesahkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR RI, fraksi PKS dari sembilan fraksi yang ada di DPR menyatakan keberatannya terhadap pengesahannya.

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU