Eks Pimpinan KPK Kritik Jokowi, Bangsa Telah Hilang Etik dan Moral

author Dani

- Pewarta

Selasa, 06 Feb 2024 17:31 WIB

Eks Pimpinan KPK Kritik Jokowi, Bangsa Telah Hilang Etik dan Moral

Jakarta (optika.id) - Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari periode 2003 sampai 2019 ramai membuka suara terkait situasi politik yang terjadi belakangan. 

Mereka mengatakan, Presiden Jokowi agar kembali memegang standar moral dan etika. Eks Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Basaria Pandjaitan mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kompas moral dan etik. 

Baca Juga: Dugaan Korupsi Bansos, KPK Akan Panggil Herman Herry PDIP

"Pimpinan KPK periode tahun 2003 sampai tahun 2019, mengimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika," ungkap Basaria, Senin, (5/2/2024). 

Menurutnya, Jokowi harus dapat menunjukkan sifat kenegarawanan dan mencontohkan yang baik sebagai presiden pada masa pemilihan umum atau Pemilu 2024. 

Namun, sejumlah persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir ini, menjadi bukti bahwa kompas moral, etika dan penegakan hukum tidak dipegang. 

Ia juga menyoroti turunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) yang sudah sempat mencapai 40 pada 2019, lalu merosot lagi ke angka 34 pada 2022 dan 2023. 

Baca Juga: KPK Respon Pernyataan Hasto: Penyidik Kerja Ada Kerangka Hukum!

"Menempati ranking 115 bahkan, dari semua negara yang disurvei," katanya. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, bukti lainnya mengenai Indeks Negara Hukum yang dirilis World Justice Project yang hanya mencapai 0,53 dari skala 0-1 pada 2023. 

Basaria menganggap hal itu bahwa Indonesia sudah sangat jauh dari standar ideal indeks negara hukum. Kemudian, The economist Intelligence Unit juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat. 

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Mengaku Tak Tahu Nama-nama 21 Tersangka Dana Hibah!

Lalu, Varieties of Democracy Project pun menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik. Mereka juga memberikan skor 25 untuk tahun 2023. 

"Karena marak bagi kekuasaan-kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih," tegasnya. 

Basaria tidak hadir sendiri, ia tampak didampingi sejumlah pimpinan KPK lain seperti Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja. Kemudian, Laode M Syarif, Mas Achmad Santosa, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Rianto, Mohammad Jassin, Zulkarnain dan Haryono Umar. 

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU