Jakarta (optika.id) - Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap meniru gaya Presiden Soeharto. Ia mengatakan bahwa Jokowi telah memobilisasi birokrasi untuk kepentingan khusus, bukan untuk kepentingan rakyat.
Didik Rachbini menyampaikan kritiknya dalam diskusi daring pada Rabu, 7 Februari 2024. Ia mengatakan bahwa Jokowi telah menjadikan negara sebagai alat otoriter dan menjadikan dirinya sebagai raja.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
“Sudah seperti zaman Pak Harto. Mobilisasi Golkar pada waktu itu, ya sudah terjadi (saat ini) dan hanya terjadi ketika kekuasaan itu otoriter. Sekarang sudah sempurna otoriternya dan presiden sudah seperti raja,” ujar Didik Rachbini.
Didik Rachbini menyoroti anggaran negara yang belakangan mengalir deras untuk bantuan sosial (Bansos). Ia menuding bahwa Bansos tersebut sarat unsur politis dan digunakan Jokowi sebagai alat politik belaka.
Didik Rachbini mengatakan, Jokowi melancarkan niatnya melalui berbagai macam cara. Mulai dari cara yang terang-terangan, tidak langsung, hingga isyarat simbolik. “Jadi most probably, bukan most likely, bansos ini akan dipakai sebagai alat politik. Dan itu sudah dilakukan dengan berbagai cara, langsung, tidak langsung, simbolik-simbolik, dan seterusnya.”
Dia memaparkan, Presiden Soeharto meninggalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 50 sampai 60 triliun sebelum lengser. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memulai dengan Rp 200 sampai Rp 500 triliun di akhir masa jabatannya.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
“Pak SBY mulai dengan Rp 200 triliun, Rp 300, terakhir Rp 500 triliun sebelum lengser. Nah, Pak Jokowi ini karena ekonomi berkembang, sampai Rp 3.000 triliun,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika dikaji dengan kondisi perpolitikan saat ini yang merupakan tahun panas politik, kata Didik Rachbini, APBN digelontorkan jor-joran untuk pemberian Bansos. “Sudah dibicarakan internal mereka untuk kepentingan istana, kepentingan kekuasaan, kepentingan kelanggengan. Memobilisasi anggaran sosial yang Rp 500 triliun itu untuk kepentingan politik.”
Didik Rachbini mengamini bahwa dugaan tersebut memang sulit dibuktikan. Akan tetapi, dampaknya sudah dirasakan jelas. “Apapun alasannya, ya memang tidak mudah membuktikan, tetapi ini sudah seperti kentut. Kentutnya ada, kita rasakan,” kata dia.
Baca Juga: Cawe-cawe Pilpres, Usulan Angket Harusnya Ditujukan ke Jokowi
Didik Rachbini menganggap bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu paling tidak jujur sepanjang sejarah. Menurut dia, Pemilu tahun ini akan dicatat sebagai Pemilu yang tidak bersih. Dia membandingkan dengan Pemilu di era pencalonan SBY. Ketika SBY menjabat, tidak ada kerabat atau bahkan putranya yang maju untuk melanjutkan estafet pemerintahan ayahnya.
Berbeda dengan sekarang, putra sulung petahana Presiden Jokowi melenggang maju dalam kontestasi politik sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.
“Yang paling bersih itu sebenarnya zaman SBY, karena SBY gak punya kepentingan. Anaknya belum mau menjadi presiden dan seterusnya. Jadi, teman-teman cendekiawan mohon bisa secara kritis mencermati,” ucap Didik Rachbini.
Editor : Pahlevi
