Jadwal Pilkada Tetap November, Cegah Cawe-Cawe Jokowi?

Surabaya (optika.id) - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang juga Mantan Menkopolhukan Mahfud Md mengaku terkejut saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.

Tetapi usai melihat isi pertimbangan perkara bernomor 12/PUU-XXII/2024, yang memutuskan agar pilkada tetap di jadwal semula yakni 27 November 2024, Mahfud jadi lega. Karena santer terdengar isu pilkada akan dimajukan dari November ke September 2024.

Baca Juga: Jokowi Setelah Lengser Langsung ke Solo, Lalu Tidur, BEM SI: Enak Aja!

Menurutnya, seandainya jadwal pilkada dimajukan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berkuasa, akan memunculkan kecurigaan lain di tengah masyarakat.

"Saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK Nomor 12 Tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik tapi tiba-tiba keluar, dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan Pilkada 2024," ujar Mahfud beberapa waktu yang lalu seperti dilansir inilah.com.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu secara blak-blakan menyebut Jokowi diduga sengaja akan mengajukan revisi terbatas terhadap UU Pilkada, supaya perhelatan Pilkada 2024 menjadi lebih mudah.

Padahal, menurut Mahfud, tidak ada permasalahan signifikan bila pilkada tetap digelar November 2024. Sebab, pada Oktober 2024 yang berganti hanya isi kabinet dan presiden.

"Maka, masyarakat lalu menduga usul pengajuan RUU Pilkada dimajukan ke September memberi peluang bagi Pak Jokowi agar bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia," tukasnya.

Diketahui, MK melarang jadwal Pilkada Serentak 2024 diubah kembali. MK menegaskan pilkada harus tetap digelar November 2024 sesuai Undang-Undang Pilkada. Pernyataan itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024

Cawe-Cawe Lagi?

Sementara itu, Presiden Joko Widodo ditengarai bisa melakukan cawe-cawenya di Pilkada 2024 sebagaimana yang dilakukannya pada Pilpres. Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus memprediksi Jokowi akan melibatkan diri pada Pilgub nanti.

Dalam cuitannya di akun X @Mikdu17, ia melihat adanya potensi cawe-cawe Jokowi lagi untuk mengangkat putera bungsunya Kaesang Pangarep. Jokowi diprediksi akan melakukan berbagai cara untuk menempatkan Kaesang sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta.

Satu-satunya cara agar Kaesang bisa maju jadi Calon Gubernur adalah kembali curang dengan mengutak-atik Konstitusi lewat jalur MK. Syarat usia minimal Calon Gubernur adalah 30 tahun sesuai pasal 7 UU no. 10 tahun 2016. Sedangkan pada saat pendaftaran Cagub/Cawagub, usia Kaesang masih 29 tahun, kata Jhon dalam cuitannya, Sabtu (16/3/2024).

Jhon mengatakan, rekam jejak Jokowi di Pilpres 2024 cukup buruk. Sebab, upaya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cukup membuat masyarakat trauma dengan dinasti politik. Dia memprediksi Jokowi akan mengulang hal yang sama demi Kaesang. MK bisa saja diutak-atik oleh Jokowi sebagaimana Gibran kemarin.

Lanjutnya, tidak heran Anwar Usman ingin kembali meraih jabatannya sebagai ketua MK. Sebab menurut Jhon, masih ada misi yang harus diselesaikan Anwar yakni meloloskan Kaesang menjadi gubernur.

Maka tidak heran jika Anwar Usman ngotot untuk kembali jadi ketua MK, ada misi lain yang akan dieksekusi demi bukti kasih sayang untuk keponakan tersayang, ucapnya.

Jhon mengungkapkan, publik jangan terlena dengan keputusan MK yang memutuskan Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Upaya tersebut menurut Jhon hanya langkah pemerintah dalam meredam kecurigaan publik.

Jangan terlena dengan keputusan MK minggu lalu soal Pilkada tetap dilaksanakan sesuai Jadwal, 27 November 2024, itu hanya upaya mengelus kepala orang kritis sambil diam-diam melakukan manuver lewat belakang, tukasnya.

Sorotan Dunia Internasional

Selain itu, jika saat ini Presiden Jokowi terkesan cuek terhadap kritik yang datang padanya soal netralitas di Pilpres 2024, namun dunia internasional kini mulai menyorot. Isu ketidaknetralan Presiden Jokowi di pemilu 2024 telah sampai ke telinga para anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Hal itu terbukti dari dibahasnya isu soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski dianggap melanggar konstitusi.

Dunia internasional melihat ada yang tak beres dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024, yang baru saja dimenangi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian diungkapkan pakar telematika, Roy Suryo, yang juga mantan politisi Partai Demokrat. Menurutnya, muncul kabar yang memalukan dari forum internasional saat Sidang Komite HAM PBB / ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Komite Hak Asasi di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024).

"Ini bukan hanya sekadar berita miring tentang praktek nepotisme atau dinasti politik yang kian menghiasi media ternama asing. Ini sangat serius dan tidak boleh dianggap enteng, sebab yang terjadi adalah sudah ada Anggota Komnas HAM PBB yang mempertanyakan netralitas Presiden RI di Pilpres 2024," ucap Roy Suryo.

Menurutnya, Anggota Komnas HAM PBB juga bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut?

"Detailnya pertanyaan yang dikemukakan oleh pria asal Senegal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa peristiwa pelanggaran etik di Indonesia ini telah benar-benar menjadi konsumsi masyarakat Internasional," kata Roy Suryo.

"Masalahnya sekarang adalah kalaupun KPU (dengan segala kebobrokan sistem Sirekap) tetap nekat mengumumkan hasil perhitungan berjenjang manual tanpa kontrol, apakah Hasil Perhitungan tersebut bisa sah secara hukum? Karena meski banyak saksi yang menolak menandatangani berita acara saja, (konon) hasilnya tetap dianggap sah oleh KPU?" imbuh Roy.

"Terus bagaimana proses Check and Balance-nya kalau sudah begini? Apakah memang boleh pengumuman dilakukan secara sepihak, bahkan tengah malam sebagaimana periode sebelumnya?" katanya.

Menurut Roy, khusus soal Sirekap saat ini semakin banyak pakar IT yang membenarkan temuannya semenjak awal sistem IT KPU tersebut digunakan.

Bukan hanya Agus Maksum, Pratama Persada, Onno W Purbo dan beberapa nama lain yang sudah banyak membuat analisis ilmiah tentang kebobrokan Sirekap tersebut, tetapi bahkan kini mulai muncul dari Kampus tempat perancang sistem tersebut.

Baca Juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang

Mereka di antaranya adalah Hairul Anas (SekJen IA-ITB, Sirung KPU), Dr. Ir. Leony Lidya, MT (Dosen ITB), Dr Soegianto Soelistiyono (Unair), Prof Romli Atmasasmita LLM (Guru Besar Hukum Internasional) dan Bernard Mevis Pardomuan Malau, ST CHFI MCP GSM (Pakar IT).

"Meski Sirekap bukan hasil resmi sesuai UU, namun Proses dan konsekuensi Hukum di dalamnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Legitimasi Pemilu 2024 ini," ucap Roy.

"Dengan demikian akankah semakin menurunkan kredibilitas secara Internasional dan bahkan sampai dibahas lagi di level PBB sebagaimana yang baru saja terjadi? Bagaimana Legitimasinya kalau sudah begini? AMBYAR," tandasnya.

Diketahui, sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024), Anggota Komite HAM PBB (CCPR), Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Bacre Waly Ndiaye menyampaikan hal itu terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia (WNI) dalam Pemilu 2024.

Sidang Komite HAM tersebut dihadiri semua perwakilan negara anggota ICCPR termasuk Indonesia, sehingga menjadi isu internasional yang marak dibahas semua negara peserta.

Dalam sesi tanya jawab sidang tersebut, Ndiaye yang berasal dari Senegal membahas soal jalannya pemilu 2024 dan dinamika politik di Indonesia. Ia menanyakan beberapa hal, termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia capres-cawapres.

"Di bulan Februari 2024 Indonesia menggelar pemilu. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan, kata Ndiayedalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, seperti dilihat Optika.id, Sabtu (16/3/2024).

Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut tanya Ndiaye.

Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu melainkan menjawab isu lain.

Isu Anak-Mantu Jokowi Maju Pilkada

Setelah Erina Gudono istri Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, kini Kahiyang putri Presiden Jokowi juga disebut akan maju di Pilkada.

Bocoran Kahiyang maju di Pilkada disampaikan langsung sang suami, Bobby Nasution. Bobby Nasution sendiri adalah Wali Kota Medan yang juga diisukan maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara di Pilgub Sumut 2024.

Bobby menyampaikan hal tersebut saat diminta tanggapan terkait dukungannya terhadap adik iparnya Erina Gudono.

Erina Gudono sendiri disebut didukung Partai Gerindra untuk maju menjadi Calon Bupati Sleman.

Baca Juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo

Saat ditanya mengenai adik iparnya Erina Gudono Bobby Nasution malah membahas tentang istrinya, Kahiyang Ayu yang akan maju pilkada.

"Setelah saya baca-baca (tentang Erina dicalonkan Gerindra untuk maju Bupati Sleman) saya kira istri saya (Kahiyang Ayu) yang mau maju Pilkada," ucap Bobby sambil tertawa dan tersenyum seperti dilansir tribunnews, Sabtu (16/3/2024)

Sebelumnya, Bobby Nasution mengaku, belum membaca secara keseluruhan  isu tentang sang adik iparnya Erina Gudono yang diusung oleh Partai Gerindra untuk maju menjadi Calon Bupati Sleman  

Menurut Bobby Nasution, jika ada partai yang mengusung sang adik ipar untuk maju menjadi calon Bupati Sleman, berarti mereka (pihak partai) telah menyepakati bersama.

"Saya belum baca full, nanti saya baca dulu secara keseluruhan (tentang Erina diusung jadi calon Bupati Sleman). Pastinya, kalau diusung kan berarti yang mengusung setuju," jelas Bobby.

Disinggung, sebagai ipar, apakah dirinya mendukung Erina maju sebagai Calon Bupati Sleman, Bobby tidak menjawab secara gamblang.

"Maju di mana dulu. Kalau di Medan ya saya dukung dan saya coblos," ucapnya sambil tertawa.

Diketahui, Partai Gerindra mengatakan nama Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep masuk dalam bursa bakal calon bupati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman 2024.

"Semua itu kan ada wacana-wacana, terutama internal dulu yang diajukan lalu memandang yang lain. Nanti kira-kira survei masuk atau tidak," ujar Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana, Sabtu (9/3/2024).

Sukaptana menyampaikan, salah satu nama yang muncul dari masukan internal partai Gerindra adalah Erina Gudono.

"Iya (Erina Gudono) masuk. Saya kan dari DPC, nah DPC itu kan sesuai tingkatannya, DPC nanti kami laporan DPD. Nah, DPP itu punya wacana juga, misalkan nama Mbak Erina Gudono dimasukan dalam bursa tersebut," jelasnya.

Nama-nama dari kader internal Gerindra yang dimunculkan, ada Lisman Pujakusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan termasuk HR Sukaptana.

"Iya, (nama-nama itu) masih dalam penjajakan dulu semua," tandasnya.

Editor : Pahlevi