Jakarta (optika.id) - Ambisi Presiden Joko Widodo untuk tetap memiliki pengaruh pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang kalau pasangan ini resmi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 dinilai bakal pupus. Karena hasratnya untuk memimpin sebuah partai politik dianggap tidak bakal kesampaian.
Keberadaan partai sebagai penopangnya setelah lengser keprabon penting karena Presiden RI ke-7 itu tidak cukup hanya mengandalkan anaknya di pemerintahan untuk bisa bermanuver. Terlebih posisi wapres sendiri tidak punya kuasa apa-apa selain dari ban serep dari presiden.
Baca Juga: Jokowi Terima Kunjungan PM Papua James Marape
“Karena itu Jokowi pascalengser ini kan harus punya rumah (partai, red),” jelas dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Dr. Wakhudin saat dihubungi kemarin, Senin, (25/3/2024).
Menurutnya, Jokowi tidak mungkin mengambil alih PSI. Selain itu partai kecil yang tidak lolos ke DPR, terlebih saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. “Yang paling pantas dia menjadi Ketua Umum PDIP. Karena dia dibesarkan oleh PDIP,” jelasnya.
Namun hal itu juga sangat tidak mungkin. Karena, lanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukan trah Sukarno. Apalagi hubungan PDIP dan Jokowi saat ini di titir nadir bahkan dia dituding sebagai pengkhianat dan dianggap bukan lagi bagian dari PDIP karena jalan sendiri pada Pilpres 2024 ini.
Sebagai alternatif, Jokowi pun dinilai menyasar Gerindra, partai pimpinan Prabowo Subianto.
“Maka saya menduga, dia sudah meminta kepada Prabowo untuk tukar guling. Silakan Pak Prabowo jadi presiden, saya nanti jadi ketua umum Partai Gerindra. Tapi kelihatannya Pak Prabowo menolak. Dia jadi presiden tapi tetap Ketua Umum Gerindra,” sambungnya.
Baca Juga: Guru Besar UGM Prediksi Jokowi Kembali Cawe-Cawe di Pilkada
Gagal Gerindra, Jokowi pun dinilai kini beralih ke Golkar. Karena itu pula belakangan ini menghangat isu Jokowi akan menjadi ketua umum partai beringin itu lewat musyawarah nasional yang akan digelar akhir tahun ini. “Makanya dia merayu-rayu Golkar,” ucapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tapi, Wakhudin menilai hal itu juga lagi-lagi tidak akan tercapai. Setidaknya karena dua hal. Pertama, sebagai partai yang matang secara institusi, Golkar memiliki aturan yang relatif ketat. Bahwa syarat menjadi ketua umum harus menjadi pengurus minimal lima tahun sebelumnya. Hal ini sudah pasti tidak terpenuhi Jokowi.
Kedua, hal ini terkait dengan citra dan semangat kelahiran Golkar. Dia menjelaskan Golkar hadir sebagai salah satu poros untuk melawan PKI yang pernah kuat sebelumnya. Sementara Jokowi, meski sudah sering dibantah tidak punya keterkaitan dengan partai itu, tapi masih sering dihubung-hubungkan oleh sebagian masyarakat.
“Orang akan menilai kok aneh Partai Golkar tidak sesuai dengan sejarah berdirinya nanti,” sambungnya.
Baca Juga: Jika IKN Belum Siap, Jokowi Tak Mau Memaksa untuk Pindah!
Selain itu, lebih jauh dia menjelaskan, Prabowo juga sebenarnya tidak akan mudah dipengaruhi atau dikendalikan. Karena merupakan sosok yang mandiri. Makanya matahari kembar tidak akan terjadi sekalipun misalnya Jokowi punya kuasa, misalnya berhasil menjadi ketua umum partai.
“Bangsa ini selalu formalistik. Siapa jadi presiden, itu yang akan dianggap. Tak ada matahari kembar,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri menanggapi beredarnya isu dirinya akan menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Dia menjawab sambil berkelakar. “Saya sementara ini ketua Indonesia saja,” kata Jokowi Kamis, 21 Maret 2024 lalu.
Editor : Pahlevi
