Jakarta (optika.id) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menulis tentang Kenegarawanan Hakim Konstitusi di Harian Kompas pada Senin, 8 April 2024.
Dalam tulisan presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri menekankan, tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Dan menekankan hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berani memberi putusan yang memiliki makna, demi perbaikan kualitas demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Feri Amsari: DKPP Berhentikan Hasyim Bisa Juga Ungkap Kecurangan Pemilu
Saya pikir itu tulisan yang menarik ya, baik di Harian Kompas maupun di Kompas ID dan tujuannya tentu saja jelas bahwa Mahkamah Konstitusi betul-betul mampu mengantarkan keadilan ke banyak pihak, kata Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari saat dihubungi di Jakarta, Selasa, (9/4/2024).
Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Andalas menuturkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini banyak mengalami kecurangan. Dia menilai begitu lemahnya proses kecurangan ini dibongkar oleh penyelenggara pemilu, yang harusnya pemilu atau Pilpres 2024 bersifat jujur dan adil.
Baca Juga: Feri Amsari Sebut Putusan MA Bentuk dari Kesengajaan dan Reka Ulang Tragedi MK
Dia berharap, kecurangan tersebut MK harus membongkarkannya ke publik, termasuk pelakunya. Dia menegaskan pemilu tahun ini dinilai tidak adil. Karena, lanjut Feri, adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sehingga hasil pemilu itu sendiri merupakan hasil dari politik gentong babi berupa penggunaan insentif dana pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena penyelenggara juga sudah tidak adil, presiden juga terlibat, program-program negara dijadikan politik gentong babi untuk memenangkan anak kandungnya, jelasnya.
Baca Juga: Feri Amsari: Ada Permainan dalam Pilpres 2024
Feri yang dikenal sebagai pemeran pada film Dirty Vote mengatakan sepakat dengan pandangan Presiden RI ke-5 Megawati terhadap keputusan tersebut. Feri berharap MK dapat mengantarkan keadilan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Jadi tentu saja ini menjadi masalah yang perlu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya sepakat tulisan tersebut, tutupnya.
Editor : Pahlevi
