Optika.id - Tak hanya diramaikan oleh persaingan tokoh-tokoh nasional yang akan maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Akhir tahun 2021 juga diramaikan dengan isu skandal perselingkuhan yang menimpa salah satu ketua umum partai politik (parpol) besar di Indonesia.
Seorang perempuan bernama Rifa Handayani melaporkan petinggi salah satu partai politik bernisial AH dan istrinya YA ke Mabes Polri pada Selasa (14/12/2021). Keduanya dilaporkan atas tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukan di media sosial dengan sangkaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca juga: Klaim Punya 469 Suara, Bahlil Resmi Daftar Jadi Ketum Golkar!
Setelah melaporkan AH dan YA, ke Mabes Polri, pelapor Rifa Handayani juga meminta perlindungan ke Komnas HAM lantaran merasa jiwanya terancam.
Sementara publik menduga, pria berinial AH adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kasus itu pun kemudian ramai di berbagai platform media sosial, salah satunya twitter yang memunculkan beberapa kali trending topic tekait skandal di partai besar itu. Tagar AH Selingkuh (#AHSelingkuh) pun diperbincangkan oleh 3.372 netizen dan menjadi tema yang paling banyak ditwit pada hari itu.
Tak selesai disitu, perbincangan soal AH juga masih terus berlanjut hingga muncul hashtag Selamatkan Golkar yang juga ramai diperbincangkan dan menjadi trending topic di sosial media Twitter, Selasa (28/12/2021) pagi. Hashtag itu diduga merupakan lanjutan dari tanda pagar (tagar) #AHSelingkuh dan #AHHarusJawab yang sempat juga ramai beberapa hari belakangan.
Isu tersebut pun langsung direspons oleh Politikus senior Partai Golkar, Erwin Ricardo. Dia meminta Airlangga Hartarto menjawab jujur terkait isu dugaan perselingkuhan yang dihembuskan seorang perempuan bernama Rifa Handayani.
Pasalnya menurut Erwin, jika benar Ketua Umum Parpol inisial AH yang dilaporkan ke mabes Polri dan Komnas HAM adalah Airlangga Hartarto, maka bukan tidak mungkin akan merugikan suara Golkar di Pemilu 2024 mendatang.
Benar atau tidak, Airlangga Hartarto harus segera memberikan keterangan atau klarifikasi. Jika tidak Golkar yang akan dirugikan, ujar Ricardo dalam keterangannya, Kamis (30/12/2021).
Erwin juga menuturkan, ketua umum Golkar bukan saja harus bertanggung jawab atas dugaan perbuatan perselingkuhannya, tapi juga bertanggung jawab menjaga nama baik partai.
Terlebih dia kan masuk kabinet sebagai pembantu Presiden. Jangan sampai jabatannya sebagai menteri rusak gara-gara isu pribadi. Saya kira, ini akan merugikan Pak Presiden Jokowi, dan merugikan negara, tegasnya.
Untuk itu, Erwin berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mendesak Airlangga Hartarto jujur dalam kasus tersebut.
Selain Presiden, saya juga berharap, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, para sesepuh Partai Golkar lainnya seperi Pak Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut dan Agung Laksono segera memanggil Airlangga. Ini kasus tidak main-main, jangan dibiarkan begitu saja, tegasnya.
Jika isu perselingkuhan itu tidak benar kata Erwin, Airlangga tinggal memberikan bantahan ke publik. Jangan hanya diam, publik akan semakin meraba-raba dan apada akhirnya sekali lagi Golkar yang akan dirugikan, kalau merasa isu itu tidak benar bantah dong! Atau jika memang kasus tersebut benar adanya, ya saya minta dengan kesatria Airlangga mundur saja dari Golkar, ungkapnya.
Kader Golkar Prihatin Nasib Partainya
Hal senada diungkapkan oleh Paskalis Kossay, kader Partai Golkar Papua, mengaku gundah akan isu yang menerpa Ketum AH, karena dalam persoalan ini pasti akan ada implikasi terhadap partai. Dirinya sendiri cukup prihatin terhadap nasib Partai Golkar ke depan.
Dia menjelaskan, secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.
Sedangkan kata skandal adalah perbuatan yang memalukan atau perbuatan yang menurunkan martabat. Kedua kata itu menurutnya menjelaskan kepada kita bahwa keterlibatan dari perbuatan yang memalukan ini merusak citra baik dari Partai Golkar.
Partai Golkar kata dia akan menjadi bulan-bulanan seperti tidak berpijak pada pondasi yang kuat karena bangunannya sedang diterpa oleh badai angin ribut.
Keprihatinan ini muncul dari pertanggungan jawab moral saya sebagai seorang Kader sejati bukan kader karbitan. Saya kader resmi hasil Penlat Partai Golkar Angkatan terakhir 1992 di Provinsi Papua. Melihat skandal Ketua Umum ini , sebagai kader partai, terus terang saya mengatakan bahwa implikasi politiknya sangat buruk bagi partai Golkar, katanya.
Baca juga: Pengamat Sebut Mundurnya Airlangga Karena Kasus Hukum Sudah By Design
Paskalais juga mengatakan, akibat isu perselingkuhan itu berkembang, sudah susah untuk dikendalikan sehingga upaya apapun semua perjalanan skandal dialami AH sudah menjadi konsumsi publik.
Biarpun di-counter dengan berbagai dalih apapun, kasus seperti ini tidak pernah luput dari pembusukan opini miring. Dan faktanya hal itu yang sedang terjadi saat ini, ujar dia.
Memang kata Paskalis, banyak diantara pihak menilai munculnya skandal tersebut didorong oleh kepentingan politik partai politik lain. Tetapi lanjutnya lagi, Partai Golkar juga harus mengklarifikasi soal skandal itu.
Lebih terhormat kita semua mengakui jujur kasus ini dan segera dicari solusi yang komprehensif dan strategis tentu sesuai dengan mekanisme partai, ujar dia.
Dia juga menyarankan, sebaiknya agara DPP segera mengambil sikap untuk menentukan solusi. Karena Partai Golkar kata dia, tidak harus mengulur-ulur waktu.
Karena semakin mengulur waktu diberi peluang bagi pihak lain dijadikan skandal ini sebagai isue politik untuk memperburuk citra partai golkar. Akibat dari isu skandal ini tentu saja mempersulit posisi Partai Golkar sendiri. Partai tidak bisa menghindar dari posisi Ketua Umumnya. Publik akan menilai kasus AH pribadi sama saja dengan partai. Sebab AH masih melekat sebagai Ketua Umum Partai," ucapnya.
Elektabilitas Golkar Menurun
Paskalis Kossay juga menyoroti hasil survei terbaru yang menunjukan tingkat elektabilitas Partai Golkar cenderung menurun pada posisi ketiga (9,4 persen) setelah PDI Perjuangan( 24,9 persen) dan Partai Gerindra pada posisi kedua (13,9 persen) yang dirilis lembaga survei Charta Politika Indonesia.
Selain elektabilitas Airlangga merujuk survei yang sama juga mengalami kemerosotan yang dalam di posisi buncit dengan angka (1,0 persen) dari 10 nama yang berpotensi masuk dalam bursa calon presiden (Capres) pada kontestasi elektoral pada Pilpres 2024 mendatang.
"Khusus penyebab penurunan elektabilitas Ketua Umum sebagai calon presiden Partai Golkar tak lain adalah karena terhembusnya kuat soal skandal perselingkuhan yang beredar luas belakangan ini," ucapnya.
Baca juga: Idrus: Bahlil Tak Mungkin Jadi Plt, Tapi Bisa Jadi Ketum!
"Isu ini sudah menjadi konsumsi publik , apalagi sudah menjadi delik aduan pidana setelah pihak korban secara resmi melaporkan ke Polda Metro Jaya," tambahnya.
Maka itu, dia meminta agar Ketua Umumnya Airlangga Hartarto segera menyampaikan klarifikasi agar tidak menjadi bola liar panas yang menghambat kerja-kerja partai jelang Pemilu 2024.
"Dan ternyata isu skandal ini nampaknya sudah tidak bisa terbendung lagi, semakin kencang tersebar luas melalui media massa baik media sosial maupun media cetak dan elektronik," ungkap Paskalis Kossay.
Dia khawatir jika Airlangga tidak segera mengklarifikasi isu skandal perselingkuhan ini bisa menyebabkan perolehan suara Paratai Golkar setara dengan partai-partai gurem mengingat tren penurunan elektabilitasnya dalam survei terbaru cenderung menurun drastis.
"Ini aran saja sebagai kader partai, sebab setelah saya mempelajari dinamika yang berkembang , implikasi dari kasus skandal (Menteri inisial AH) ini cukup serius tren penurunan elektabilitas partai," pungkas kader Partai Golkar Papua ini.
Namun hingga saat ini, redaksi Optika.id belum mendapatkan klarifikasi yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto.
Reporter: Amrizal
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi