Jakarta (optika.id) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sebut persoalan hukum menjadi cara untuk membuat Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Hal ini disampaikan Adi Prayitno saat dilihat melalui program Satu Meja The Forum dengan tema Airlangga Hartarto Mundur, Siapa Penguasa Golkar? melalui siaran YouTube Kompas TV, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Soroti Faktor Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub DKI 2024
"Buka-bukaan aja, pasti itu, Pak Airlangga yang di atas angin posisinya, beberapa waktu yang lalu mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilih-pemilih DPD tingkat 1 dan tingkat 2 tiba-tiba mundur. Tentu pasti ada sesuatu yang misterius. Apa? Pasti ada persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan persoalan hukumnya Pak Airlangga, salah satunya pasti, tegas Adi Prayitno, Rabu, (14/8/2024).
"Karena kalau tidak ada persoalan hukum, kalau persoalan politik, saya kira agak gampang untuk dibantah, prestasi Airlangga luar biasa, ekonomi oke waktu menjadi Menko, Pileg dan Pilpres kontribusinya oke. Kan kalau kita membaca pembicaraan publik, satu-satunya kelemahan Pak Airlangga adalah selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum,kata Adi.
Baca Juga: Daftar Lengkap Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2024 di Jatim
Maka itu, Adi menyebut kasus mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sebagai kasus politik tingkat tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
High politic, kalau hari ini misalnya banyak upaya-upaya Munaslub muncul di mana-mana pasti ada yang menduga, ini penjagalan, ini kudeta, ada intersep dari kekuasaan politik. Artiya apa, ada tuduhan untuk mengkudeta Airlangga dengan cara-cara inkonstitusional, jelas Adi.
Baca Juga: Eri Cahyadi-Armuji Menang Telak Lawan Kotak Kosong di Pilwalkot Surabaya 2024
"Kalau kemudian Airlangga mundur artinya ada alasan bagi Golkar untuk memajukan Munas. Artinya apa, ada kesan Airlangga itu mundur ikhlas lillahi ta'ala tanpa tekanan, tanpa persoalan. Sehingga kalau Munas itu dilakukan di bulan Agustus dengan alasan karena vacuum of power nggak ada ketua umum, di situ ada kekosongan harus diisi dengan ketua umum, ini yang disebut politiknya tingkat tinggi dan by design, luar biasa, pungkasnya.
Editor : Pahlevi
