Optika.id - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Hal itu setelah para elite partai politik seperti Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional) dan Golkar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.
Khusus Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dalam kunjungannya ke Pekanbaru pada Kamis (24/2/2022) lalu, dirinya mengklaim mendapat usulan dari petani sawit agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027.
Baca juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Merespons isu tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menegaskan mayoritas masyarakat ingin pemilu tetap digelar di tahun 2024 meski dalam keadaan pandemi COVID-19.
Survei nasional @indikatorcoid Desember 2021 jelas menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun, tulis Burhan seperti dikutip Optika.id dari akun twitter-nya @BurhanMuhtadi, Sabtu (26/2/2022).
Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi, imbuhnya.
Burhan menjelaskan sebanyak 67,2 persen publik menginginkan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi.
Sedangkan, hanya 24,5 persen warga menjawab pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus menjadi prioritas penanganannya secara tuntas oleh Presiden Joko Widodo meski pemilu harus ditunda hingga tahun 2027.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elit yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga, cuit Burhan.
Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 selama 1 tahun hingga 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Dia menilai pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.
Baca juga: Kereta Kencana Iringi Pendaftaran Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim Menuju KPU Jatim
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi